Hasanuddin juga menyoroti usulan Menhan Prabowo soal rencana untuk meminta pasukan PBB di kawasan konflik itu. Usulan ini, kata Hasanuddin, tidak mudah diterima karena akan menimbulkan pro dan kontra.
Baca Juga: DPR Desak Pemerintah Segera Akuisisi Vale Indonesia
"Kembali lagi ada prosedur di PBB yang biasa diikuti, misalnya saat Irak masuk ke wilayah Kuwait, kemudian PBB mengeluarkan resolusi yang meminta seluruh pasukan Irak dan Kuwait harus mundur ke wilayah perbatasan, masing-masing mundur 5 kilometer di belakang perbatasan," ujarnya.
Dan yang perlu digarisbawahi, kata Hasanuddin, apakah yang disampaikan dan diusulkan oleh Menhan Prabowo ini merupakan pernyataan resmi dari Indonesia, atau seperti telah juga disepakati oleh Presiden Joko Widodo? Atau setidaknya sudah didiskusikan dengan pihak Kementrian Luar Negeri?
"Apakah saran itu adalah pernyataan sikap resmi Indonesia? Apakah sudah didiskusikan dengan Kementerian Luar Negeri. Nah ini menjadi pertanyaan mendasar," tandasnya.***