Mahfud MD: Presiden Jokowi, Panglima TNI, Menhan Prabowo, Minta Kasus Korupsi Satelit Slot Orbit 123 Diusut

- 16 Januari 2022, 08:30 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD soal kasus satelit Slot Orbit 123, Presiden, Panglima TNI dan Menhan setujui diusut
Menko Polhukam Mahfud MD soal kasus satelit Slot Orbit 123, Presiden, Panglima TNI dan Menhan setujui diusut /Twitter Mahfud MD

 

DESKJABAR- Menteri Hukum Politik dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku merasa gerah dengan banyaknya ditanya sola kasus dugaan korupsi, maling duit rakyat, satelit Slot Orbit 123.

Kasus tersebut kini ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Berdasarkan perhitungan sementara dalam kasus satelit Slot Orbit 123 itu terjadi kerugian uang negara mencapai ratusan miliar rupiah.

Presiden Jokowi, Panglima TNI, Menhan Prabowo menurut Mahfud MD setuju kasus satelit Slot Orbit 123 diusut tuntas dipidanakan karena diduga merugikan negara.

Baca Juga: SANTET dan SIHIR Minggat dengan Tanaman Ini, Mudah Dirawat, Cantik dan Sakti

"Sampai dengan Sabtu kemarin, sejumlah media terus bertanya kepada saya tentang kasus satelit Slot Orbit 123 yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Mereka bertanya begini: Jika kasus ini sudah ada sejak tahun 2018, kenapa baru sekarang dibuka?" ujar Mahfud MD dalam akun instagram @mohmahfudmd, Minggu 16 Januari 2022.

Dalam unggahan tersebut Mahfud MD memajang foto cover media ternama di ibu kota yang berisi gambar karikatur Jaksa Agung dan Mahfud MD.

"Jawaban saya kepada pers: Loh, tahun 2018 saya belum jadi Menko, jadi saya tak ikut dan tak tahu persis masalahnya. Saat saya diangkat jadi Menko, saya jadi tahu karena pada awal pendemi Covid-19, ada laporan bahwa pemerintah harus hadir lagi ke sidang Arbitrase di Singapura karena digugat Navayo untuk membayar kontrak dan barang yang telah diterima oleh Kemhan," ujarnya.

Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya telah mengundang berbagai pihak terkait berkali kali tetapi ada yang aneh. Sepertinya ada yang menghambat untuk dibuka secara jelas masalahnya.

"Akhirnya saya putuskan untuk minta BPKP melakukan audit tujuan tertentu (ATT)," ujarnya.

Halaman:

Editor: Yedi Supriadi

Sumber: Instagram @mahfudmd


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x