Network
Dengan ini menginstruksikan kepada 23 Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Para Gubernur, Para Bupati atau Wali Kota, Direksi Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Inpres ini menuggaskan semuanya untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.
Intruksi Presiden untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu untuk melakukan upaya agar peserta penerima Kredit Usaha Rakyat menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dan melakukan penyempurnaan regulasi terkait pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
Intruksi Presiden juga menugaskan para Gubernur dan para Bupati atau Wali Kota untuk melakukan langkah-langkah agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca Juga: Cara Membuat Otak Anak Lebih Cerdas, 4 Jenis Makanan Ini Bisa Mempertajamnya, Tutur dr. Zaidul Akbar
Para Gubernur, Para Bupati atau Wali Kota ditugaskan untuk memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai Peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat intruksi presiden untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Intruksi Presidan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.
Baca Juga: BPJS Kesehatan yang Aktif Jadi Syarat Pembuatan SIM Baru Sampai Jual Beli Tanah, WAJIB
