Network
DESKJABAR - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai mewajibkan kartu peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sebagai syarat untuk mendapatkan pelayanan publik.
Selain mewajibkan BPJS kesehatan sebagai salah satu syarat untuk peserta Kredit Usaha Rakyat (KUR), hal tersebut harus dimiliki oleh Peserta didik, Pendidik, Tendaga pendidikan, Pelaku Usaha dan seluruh penduduk.
Kewajiban tersebut dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) N0. 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang dikeluarkan di Jakarta pada 6 Januari 2022 lalu.
Ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Sekertariat Kabinet Republik Indonesia Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yuli Harsono.
Dalam aturan tersebut, seperti dikutip DeskJabar.com dari situs resmi jdih.setkab.go.id pada Minggu, 20 Februari 2022.
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional.
