DESKJABAR – Wow! Kerugian masyarakat akibat investasi bodong yang berlangsung sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 sangat fantastis. Bayangkan saja, nilai kerugiannya masih jauh lebih besar dibanding dengan gabungan 2 APBD tertinggi yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hudiyanto mengemukakan bahwa Satgas Pasti OJK selalu menerima laporan dari masyarakat yang terjerat investasi bodong setiap harinya, yang tentunya telah ditindaklanjuti oleh OJK.
Hal itu dikemukakan Hudiyanto saat menghadiri pelepasan 238 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program antarpemerintah ke Korea Selatan di Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.
Mengutip dari kantor berita Antara, Hudiyanto memaparkan, dengan maraknya praktek investasi bodong, hingga saat ini OJK bersama 15 lembaga lainnya termasuk kepolisian, terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku.
Menurutnya, hingga saat ini tercatat sebanyak 1.218 entitas investasi bodong telah diblokir sampai awal tahun 2024.
"Kita kerja setiap hari, memblokir, mengejar, menangkap. Satgas ini ada 16 lembaga, termasuk kejaksaan dan kepolisian, termasuk PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Hudiyanto.
Sistemnya Sulit Dilacak
Menurutnya, banyak dari masyarakat Indonesia yang masih memiliki pengetahuan minim soal pengelolaan keuangan, sehingga seringkali dimanfaatkan para pelaku investasi bodong untuk mencari keuntungan pribadi.
Hudiyanto mengemukakan bahwa Di sisi lain para pelaku investasi bodong memiliki sistem yang cukup sulit dilacak, sehingga petugas sering harus bekerja ekstra keras untuk mengungkap para pelaku.
"Misalnya, dalam waktu 5 menit uang yang anda transfer itu sudah nggak ada, mereka rata-rata punya lima sampai enam pelarian rekening. Itu lah yang namanya penjahat. Punya sistem, punya rekening bank, mereka semua punya," ujar Hudiyanto.
Salah satu kelompok yang menjadi sasaran para pelaku investasi bodong adalah para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri. Para pelaku mengetahui pasti bahwa PMI memiliki banyak uang setelah bekeja bertahun-tahun di luar negeri.
Nilai Kerugian Fantastis
Hudiyanto mengemukakan bahwa nilai total kerugian masyarakat akibat praktek investasi bodong atau investasi illegal sejak tahun 2017 hingga tahun 2023 mencapai Rp 139,67 triliun.
Jumlah ini cukup fantastis karena jika dibandingkan dengan nilai APBD, jumlah kerugian akibat praktek investasi bodong masih jauh lebih besar dengan total gabungan nilai APBD DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Seperti diketahui, DKI Jakarta tercatat sebagai daerah dengan APBD tertinggi untuk tahun 2023 yakni mencapai Rp 78,72 triliun.
Disusul di posisi kedua Jawa Barat dengan nilai APBD 2023 mencapai Rp 37,74 triliun, kemudian Jawa Timur di posisi ketiga dengan nilai APBD 2023 mencapai 36 triliun.
Jika total APBD DKI Jakarta dan Jawa Barat digabungkan maka nilainya mencapai sekitar 115 triliun lebih. Sementara nilai kerugian akibat investasi bodong mencapai Rp 139,67 triliun, jumlah kerugian yang setara dengan lebih dari total 2 APBD 2023 tertinggi. ***