DESKJABAR - Aktivis anti korupsi, Novel Baswedan yang merupakan mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini merambah dunia YouTube.
Dilansir DeskJabar dari akun YouTube pribadinya Jumat 15 Oktober 2021, Novel menjelaskan awal perkara tudingan adanya taliban di KPK termasuk dugaan bendera yang diduga bendera HTI berada di mejanya.
“Itu tidak tahu awalnya bagaimana, tapi ada orang framing seolah itu ada di meja Abi (saya) padahal enggak,” ujar Novel.
Novel juga menjelaskan lebih detail bagaimana awal mula tudingan adanya taliban, termasuk adanya oknum yang memframing.
Baca Juga: Thomas Cup Indonesia vs Malaysia Malam Ini Berikut Daftar Pemain, Manajer : Kami Merasa Optimistis
“Padahal benda itu ada di lantai 10, di meja salah satu Jaksa KPK, dan dia posisinya bukan seorang muslim. Gak ngerti juga kenapa ada di mejanya,” katanya.
Novel menambahkan bahwa saat itu ia tidak tahu, tapi kemudian ia mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
“Ternyata ada petugas keamanan yang naik ke lantai 10 habis olahraga katanya, terus dia liat ada bendera HTI, saya juga gak pernah lihat. Terlepas dari itu semua, petugas keamanan ini ketika memfoto tidak izin dan bukan tugas dia berada dia area tersebut dan dia tidak tahu apa yang terjadi disitu,” ujarnya.
Novel juga menyayangkan banyak orang membuat narasi seolah-olah beberapa pegawai KPK terlibat dalam organisasi taliban.
“Gak tahu, narasinya seolah-olah ada taliban nih, canda atau apapun narasi bohong itu disebar luaskan, wajar hal tersebut jadi masalah di KPK. KPK kan tidak boleh bohong, kejujuran adalah hal penting,” ungkap Novel.
"Memang, kebohongan yang terus dihembuskan diulang-ulang, akhirnya orang mengira menjadi benar,” tambah Novel Baswedan melalui kanal YouTube miliknya, Novel Baswedan pada Jumat, 15 Oktober 2021.
Di akhir video, Novel berpesan mengenai hidup ini agar selalu memperjuangkan kebenaran terlebih jihad menghadapi korupsi.
Novel Baswedan sendiri merupakan salah satu dari 57 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Novel Baswedan bersama dengan 56 pegawai KPK lainnya dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri.***