Network
DESKJABAR – Pemkab Sumedang berencana akan mengembangkan Food Estate Partisipatif atau budidaya pangan yang melibatkan desa. Langkah ini diambil salah satunya untuk mengantisipasi ancaman El Nino.
Seperti diketahui, dampak lain El Nino terjadinya anomali cuaca yang menyebabkan banjir dan badai hebat. Daerah basah bisa mengalami kekeringan dan daerah kering justru banjir. Dari sektor pertanian, pola curah hujan dan suhu bisa menyebabkan gagal panen dan kelangkaan pangan.
Bahkan Prof Dr Muryani SE M Si MEMD, seorang ahli ekonomi Universitas Airlangga, menyebutkan bahwa El Nino tidak hanya mempengaruhi sektor pertanian, tetapi juga merambah ke sektor-sektor ekonomi lainnya.
Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan produk olahan semuanya terdampak. Pemanasan suhu air laut menyebabkan kekeringan, mengurangi pasokan air untuk pertanian dan peternakan, sementara sektor perikanan mengalami penurunan produksi karena pola pertumbuhan ikan yang abnormal.
Pada akhirnya dampak yang sangat dikhawatirkan terjadinya keterbatasan stok pangan akibat gagal panen dan ujung-ujungnya harga pangan akan naik drastis yang membuat daya beli masyarakat ke sektor pangan menjadi menyusut.
Bagaimana Skema Food Estate Partisipatif?
Mengutip dari laman sumedangkab.go.id, Penjabat (Pj) Bupati Sumedang Herman Suyatman mengatakan program Food Estate Partisipatif yang digagas Pemkab Sumedang telah mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertanahan.
Menurutnya, program Food Estate Partisipatif dimana desa ikut berpartisipasi dalam budidaya pangan. Sebelumnya satu desa satu hektare kini menjadi satu desa sepuluh hektare.
"Sebelumnya kami dorong satu desa satu hektare sebagaimana yang telah kami lakukan di 2023 dengan support dari Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan yang sangat luar biasa. Dan dari pak menteri langsung, beliau meminta kami bisa menyiapkan sampai 10 hektare per desa," kata Herman.
