Network
DESKJABAR - Kasus pasar Banjaran Kabupaten Bandung Jabar terus bergulir tidak hanya adanya pelaporan ke KPK kini malah ada penolakan dari para pedagang untuk dipindahkan. Bupati Bandung Dadang Supriatna dan beberapa pihak pun mulai buka suara soal adanya muatan politis dari rangkaian itu.
Bupati Dadang Supriatna pun memaparkan soal pedagang pasar Banjaran yang sebagian ada yang menolak untuk dipindahkan ke Tempat Pedagang Berjualan Sementara (TPBS). Penolakan itu didukung oleh legislatif.
"Melihat adanya dukungan pihak legislatif berarti kasus pasar Banjaran ini sudah dibawa bawa ke ranah politis," ujar kader PKB Kabupaten Bandung Jabar, Robby Anbia Somantri kepada DeskJabar, Kamis 8 Juni 2023.
Menurut Robby memang terlihat dari awal sejak pelaporan ke KPK muncul soal kasus Pasar Banjaran ini semangaja dihembuskan disebarkan hingga nama bupati menjadi jelek.
"Itu kan baru pelaporan, setiap orang dan siapapun sudah banyak yang dilaporkan seperti itu ke aparat penegak hukum (APH) namun untuk pelaporan di Kabupaten Bandung ini menjadi sangat heboh," ujarnya.
Terlebih saat ini disaat KPK belum melangkah apapun tentang pelaporan tersebut, malah anggota dewan Kabupaten Bandung ramai ramai mewacanakan pemakzulan Bupati Bandung.
"Makanya dari awal ini ada setting sehingga unsur politisnya sangat kental. Padahal Kabupaten Bandung ini sedang konsdusif kondusifnya untuk melakukan pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ini malah diganggu oleh sesuatu yang masih jadi wacana," ujarnya.
