Network
Dari situlah kemudian memicu adanya pelaporan ke Kejati Jabar dengan tuduhan jual beli jabatan dalam rotasi dan mutasi tersebut. Artinya ada dugaan sejumlah suap mengalir dari para pejabat yang dirotasi dan mutasi ke orang nomor 1 di Purwakarta tersebut.
Baca Juga: Tahun Baru Imlek: Jangan Memberikan Jam dan Simak 9 Larangan Lainnya
Anne dalam statment resmi yang disampaikan di website resmi Pemkab Purwakarta menyebutkan bahwa dirinya tidak pernah melakukan sesuatu yang diluar undang undang yang berlaku.
Bahkan Bupati Anne menyebut kata jual beli jabatan saja dirinya tidak mengerti apa dan harus bagaimana polanya.
Kembali menegaskan bahwa apa yang dilakukannya dikerjakan secara profesional dan selalu dilaksanakan rapat rapat terlebih dahulu dengan BPSDM.
Jadi tidak pernah ada jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Purwakarta karena mutasi dan rotasi itu dilakukan sesuai ketentuan.
Anne pun mengklarifikasi adanya usulan dari pihak pihak terhadap pejabat tertentu sehingga menjadi berkembang ke dugaan suap jual beli jabatan, dijelaskannya untuk memindahkan ASN dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke OPD lain tidak pernah ada.
Menurutnya usulan pemindahan pegawai dilakukan melalui sistem, pemindahan pegawai pun dilakukan atas usulan dan hak preorogatif kepala OPD kepada bupati Anne secara tertulis, yang juga merupakan kebijakan bupati selaku pembina kepegawaian.
Anne meyakini bahwa orang yang melaporkannya itu adalah orang yang tidak mau dimutasi, orang tersebut tidak terima dimutasi karena dia berada di dinas/instansi yang basah yakni di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
