Network
DESKJABAR - Massa yang mengatasnamakan Masyarakat Pegiat Anti Korupsi kembali ontrog DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menagih janji anggota dewan yang belum terealisasi, Kamis 15 September 2022.
Anggota DPRD Provinsi Jabar yang sebelumnya menerima aksi serupa dan dilakukan audensi di ruang Komisi IV menjanjikan akan melihat langsung ke Kabupaten Pangandaran.
Kedatangan anggota DPRD Provinsi Jabar yang diharapkan Masyarakat Pegiat Anti Korupsi ke Kabupaten Pangandaran itu terkait dengan proyek pemasangan lampu penerang jalan atau PJU yang nilainya mencapai Rp50 miliar.
Sebelumnya aksi massa serupa digelar pada 8 September 2022 dan dilakukan audensi di ruang komisi IV, dengan menghadirkan H. Ali Hasan, SIP dan anggota Komisi V Abdul Hadi yang merupakan anggota Banggar juga dihadiri Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Sumasna.
Koordinator aksi Masyarakat Pegiat Anti Korupsi Agus Satria mengatakan, pihaknya menginginkan keterbukaan dan tetap berharap DPRD Provinsi Jabar hari ini dinilai nol besar.
"Karena di situ ada Banggar, ada komisi IV, Komisi V serta Kepala Bappeda Jabar namun hari ini menyatakan nol besar," kata Agus Satria yang juga tokoh Manggala Garuda Putih (MGP) di sela sela orasinya di depan Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kamis 15 September 2022.
Kami datang ke sini, tambahnya untuk menanyakan kedatangan mereka (angggota dewan) yang akan datang ke Kabupaten Pangandaran namun tidak jelas.
Padahal di situ sudah sangat jelas banyak penyimpangan dari mulai usulan, penganggaran bantuan keuangan dari Provinsi Jabar ke Kabupaten Pangandaran.
Baca Juga: Persebaya Surabaya Dikalahkan RANS Nusantara FC 1-2, Edo Febriansyah Borong Dua Gol
Di sini perbandingannya jelas bahwa, lanjut Agus, PJU di 10 Kota/Kabupaten dan di wilayah Depok saja 4 miliar bisa terpasang 1220, sedangkan di Pangandaran 1999 dananya mencapai 50 miliar.
"Saya meyakini, itu ada aliran dana gratifikasi ke para pejabat provinsi, DPRD maupun PAPD yang ada di eksekutif," ucapnya.
Pihaknya bersama MGP yang tergabung dalam Masyarakat Pegiat Anti Korupsi menuntut transfaransi dari pihak DPRD dan memanggil Bupati Pangandaran yang diduga ada rekening atas nama Bupati.
Padahal, lanjutnya, itu tidak sesuai dengan kementrian keuangan disamping ada penyimpangan dari perusahaan pemenang tender tersebut.
"Di situ ada tiga perusahaan pemenang tender dan terpecah pecah tidak sesuai dengan Permen Nomor 27 Tahun 2018 tentang PJU," cetusnya.
Di situ pula ditemukan banyak penyimpangan dan pihaknya berharap tidak terlepas dari aturan tersebut karena itu adalah anggaran yang berasal dari masyarakat.
"Di sini kami berharap ketegasan kontrol sosial dari DPRD Provinsi Jabar memanggil seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Pangandaran," tandasnya.
Baca Juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Ambil Sikap soal Banding PTDH Ferdy Sambo, Inilah Hasilnya
Juga memanggil Gubernur Jawa Barat untuk bertanggung jawab atas anggaran APBD Provinsi Jabar tahun 2002 untuk bantuan keuangan ke Kabupaten Pangandaran proyek pemasangan PJU.
Kejadian ini, kata Agus, pernah terjadi di Kabupaten Indramayu dalam hal pemasangan PJU.
Di sisi lain, Agus Satria mengapresiasi dua anggota dewan yang naik ke panggung orasi untuk memberikan kejelasan janji dari anggota dewan saat audensi sebelumnya.
"Dua anggota dewan yang hadir di sini itu akan bertanggung jawab dan melaporkan ke komisi IV. Dan apabila hari Senin tidak ada jawaban kami akan kembali lakukan hal yang sama," ucap Agus.
Yaitu datang lagi ke sini (DPRD Provinsi Jabar) dengan rencana akan memblokir jalan sepanjang Gedung DPRD Provinsi Jabar.
"Aksi ini kami telah lakukan kali ketiganya dan nanti adalah aksi ke empat," tuturnya.***
