Network
DESKJABAR- Masyarakat pegiat anti korupsi ontrog DPRD Provinsi Jawa Barat terkait proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pangandaran sebesar Rp 50 miliar yang dananya dari Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov Jabar), Kamis 8 September 2022.
Dalam audensi masyarakat pegiat anti korupsi dari Manggala Garuda Putih dengan anggota DPRD Provinsi Jabar itu mengkritisi ketika ada indikasi hal yang diproses dan dicermati bersama oleh pengambil keputusan di Jawa Barat.
Dalam tindak lanjut pencermatan audensi itu pihak DPRD Provinsi Jabar akan melakukan pemantauan langsung ke Pangandaran mengenai yang dilaporkan oleh massa tersebut tentang adanya dugaan ketidakberesan dalam pengadaan PJU Pangandaran tersebut.
Massa diterima di ruang pertemuan komisi IV DPRD Jabar yang dipimpin oleh H. Ali Hasan, SIP. Kemudian anggota Komisi V yang juga anggota Panggar Abdul Hadi dan Kepala Bappeda Provinsi Jabar, Sumasna.
Disebutkan DPRD bukan lembaga hukum untuk memberhentikan pemasangan lampu PJU di wilayah Kabupaten Pangandaran. DPRD hanya sebatas memberi saran, dalam hal ini dan tidak berwenang untuk memberhentikan proyek tersebut.
"Kami tidak bisa memberikan instruksi untuk menghentikan atau merubah titik pemasangan lampu PJU di Pangandaran," kata Abdul Hadi.
Disebutkan untuk memberhentikan proyek pengerjaan pemasangan lampu PJU itu kewenangannya ada di penegak hukum.
