Network
DESKJABAR- Suharso Monoarfa Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dituntut mundur oleh masa pengunjukrasa terkait pernyataannya yang menyinggung kiyai.
Kali ini sekitar 100 orang yang tergabung dalam Forum Santri Jabar Bersatu Bela Kyai, menyatroni kantor DPW PPP Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Pelajar Pejuang Kota bandung Sabtu 3 September 2022.
Didepan kantor DPW PPP Jawa Barat, pengunjukrasa meneriakan yel-yel dan menuntut agar Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa untuk turun dari jabatannya, karena dinilai telah menghina dan melecehkan kyai.
Baca Juga: Peran Bobotoh di GBLA Sangat Sentral untuk Persib, Luis Milla: 'Kami Butuh Dukungan'
"Turunkan Suharso yang telah melecehkan kyai. Copot Suharso, copot Suharso,"teriak para pengunjukrasa.
Bukan hanya jabatan Suharso di partai berlambang Kabah ini, pengunjukrasa juga meminta agar Suharso di copot dari jabatannya di kabinet Jokowi.
"Bagaimana mau memimpin, kalau pimpinannya seperti itu, melecehkan kyai,"ucap pengunjukrasa.
Koordinator unjukrasa Muhamad Ari mengatakan, aksi menutut pencopotan Suharso tidak akan berhenti, sebelum ada kepastian Suharso lengser dari jabatannya.
Ia juga menegaskan, ada lima tuntutan yang disampaikan, yakni
mendesak Suharso Monoarfa untuk meminta maaf kepada kyai seluruh Indonesia dan mengundurkan diri sebagai Ketua DPP PPP.
Kemudian menyerukan kepada para kyai dan santri untuk bersatu melawan Suharso Monoarfa karena telah mencoreng nama baik kyai di Indonesia, meminta agar Presiden RI Joko Widodo memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Menteri di kabinetnya.
Bahkan harus di pecat, mendesak dewan syariah DPP PPP untuk memecat Suharso Monoarfa dan mendesak agar Suharso Monoarfa segera mundur dari jabatannya dengan sadar diri, karena telah menghina kyai.
"Kami tidak akan berhenti berjuang dan aksi hingga Suharso yang telah menghina martabat Kyai , yang menyatakan 'Amplop Kyai' tersebut untuk turun dari jabatannya,"tegas Muhamad Ari.
Pengunjukrasa juga mengancam, jika Suharso tidak mundur dari jabatannya, maka PPP bakal kehilangan suara dan dukungan pemilih pada pesta demokrasi nanti.
"Jika PPP tidak mau kehilangan suara umat, tidak mau kehilangan suara rakyat, jadi, lebih baik Suharso harus dipaksa mundur oleh para dewan Syariah. Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, itu kebohongan publik, hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar di medsos bahkan di media," cetus Muhamad.
Sementara aksi berlangsung kondusif dan mendapat penjagaan aparat kepolisian.***
