Network
DESKJABAR - Tahun 2022 Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Perguruan Tinggi akan membuka kembali seleksi guru PPPK.
Sisa kuota 1 juta guru PPPK yang belum terpenuhi pada seleksi guru PPPK di tahun 2021 akan dimaksimalkan pada tahun 2022. Pemerintah daerah harus mengajukan formasi kebutuhan guru sebanyak-banyaknya.
Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya, H Akhmad Juhana mengharapkan pada seksi guru PPPK tahun 2022 pemerintah bisa mempertimbangkan masa kerja dan pengabdian guru sukan di daerah.
Baca Juga: HARI GURU NASIONAL, Guru SD di Tasikmalaya Raih Juara Guru Inspiratif Nasional, Ini Prestasinya..
Baca Juga: Di Hari Guru Nasional 2021, Dedi Mulyadi Terima Penghargaan Satyalancana Kebudayaan, Ini Pesannya untuk Guru
Usulan tersebut kata dia sangat manusiawi, karena tingkat profesional di lapangan bukan ditentukan oleh nilai akademik tetapi oleh lamanya melakukan adaptasi dengan masyarakat dan anak-anak di sekolah.
"Guru itu dibutuhkan kemampuan mendidiknya, bukan kepintarannya atau akademiknya. Kalau standar kompetensi guru lebih fokus pada kemampuan akademik semua. Guru akan kalah oleh google, karena google lebih pinter dan lebih tau segalanya. Bahkan lebih pinter dari mas menteri," kata Akhmad Juhana Rabu 1 Desember 2021.
Pemerintah pusat dalam melakukan rekrutmen guru PPPK harus mempertimbangkan nilai keiklasan dan pengabdian para guru sukarelawan yang terus mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan.
Jangan sampai kata Akhmad Juhana, gara gara mengutamakan nilai akademik malah menghilangkan nilai keikhlasan dan dedikasi atau pengabdian para guru. Karena yang dibutuhkan sekolah itu pengabdian dan keiklasan dalam mengajar.
"Dengan penuh keiklasan dan dedikasi yang tinggi akan melahirkan generasi yang unggul. Karena dipupuk oleh rasa iklas dalam mendidik anak. Ini yang penting di dunia pendidikan saat ini," katanya.
Akhmad Juhana mengakui pihaknya bersama PGRI akan terus mengawal proses pemenuhan guru di daerah. Karena saat ini kekurangan guru sudah sangat banyak.
Padahal guru memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengajaran bagi kemajuan bangsa di masa depan.
Ia meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud ristek untuk tidak melihat guru di daerah dari pusat. Tetapi harus di lihat langsung ke daerah karena setiap daerah itu berbeda-beda. Tidak bisa di samaratakan.
Sampai sejauh ini, pemerintah pusat juga belum memenuhi standar minimal layanan pendidikan di daerah. Karena tidak meratanya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan di daerah.
Dirjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Iwan Syahril, optimis rekrutmen satu juta guru PPPK bisa terealisasi.
Sisa 500 ribu guru yang tidak dibuka di tahun 2021 bisa dimaksimalkan pada tahun 2022.
"Sisa formasi PPPK 2021 ditambah formasi dari guru-guru PNS yang pensiun tahun depan akan kami maksimalkan di PPPK 2022. Jadi formasinya akan lebih banyak," kata Iwan Selasa 30 November 2021.
Kata Iwan pemerintah daerah harus mengajukan formasi sebanyak-banyaknya formasi kebutuhan guru agar kekurangan guru di daerah bisa terpenuhi. ***
