BANDUNG : Uji Materi UU Cipta Kerja Ditolak, Ribuan Buruh di Bandung Raya Kembali Ancam Demo Besar Besaran

- 25 November 2021, 16:32 WIB
Buruh se Bandung Raya turun ke jalan melakukan aksi unjukrasa terkait putusan uji materi UU Cipta Kerja di MK. Hakim MK sendiri mengeluarkan putusan menolak uji materi, buruh pun mengancam akan aksi besar besaran
Buruh se Bandung Raya turun ke jalan melakukan aksi unjukrasa terkait putusan uji materi UU Cipta Kerja di MK. Hakim MK sendiri mengeluarkan putusan menolak uji materi, buruh pun mengancam akan aksi besar besaran /yedi supriadi

DESKJABAR- Uji materil Undang Undang Cipta Kerja ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ribuan buruh di Bandung Raya siap untuk melakukan aksi demo unjukrasa besar besaran.

Adanya informasi gugatan uji materi UU Cipta Kerja ditolak MK, Serikat Buruh di Jawa Barat (Jabar) akan turun ke jalan untuk aksi protes secara besar-besaran pada 29 November 2021.

Dalam gugatan uji materi UU Cipta Kerja yang ditolak tersebut membuat kecewa para buruh yang sudah sejak Kamis 25 November 2021 pagi melakukan aksi unjukrasa di depan Gedung Sate Bandung.

Baca Juga: JELANG Putusan MK Soal UU Cipta Kerja pada 15 November 2021, Inilah Rencana Aksi dan Tuntutan Buruh

Agus Koswara, Ketua Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jabar mengatakan, aksi saat ini hanya untuk mengawal putusan dari MK atas gugatan buruh terhadap UU Cipta Kerja. Ke depan, buruh akan turun kejalan dengan masa yang lebih banyak.

"Rencananya hari ini kami tidak akan menginap, kami akan melangsungkan aksi secara all out di 29-30 November 2021," ujar Agus saat di temui di sela aksi di Gedung Sate, Kamis 25 November 2021.

Ribuan buruh dari aliansi kelas pekerja di Jabar turun ke jalan melangsungkan aksi di Gedung Sate. Satu persatu para perwakilan buruh berorasi menyampaikan pendapat untuk didengarkan oleh Gubernur Jabar, Ridwan Kamil alias Emil.

"Upah Minimum Provinsi (UMP) harus dicabut, dari awal menegaskan kita menolak UMP kenapa menolak? Setiap kota dan kabupaten ada namanya UMK jadi tidak menggunakan UMP jadi yg dipake UMK dan upah mininum sektoral," ungkap Agus.

Menurutnya, dengan adanya putusan konstitusional dari MK maka, UU Ciptakerja harus tetap diterapkan selama dua tahun. Agus bilang, atas putusan itu buruh Jabar akan tetap mengawal.

Halaman:

Editor: Yedi Supriadi


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X