DESKJABAR - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) bekerjasama dengan Pranata Kebudayaan Sumedang menyelenggarakan Forum Grup Discussion (FGD) dengan berbagai dinas di Sumedang. Kegiatan digelar di Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang (PPS), Kamis, 21 Desember 2023.
Isu pangan menjadi bahasan penting. Adapun tema yang digagas "Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Berbasis Lembaga Adat Desa".
Forum diskusi menghadirkan Lembaga Adat Desa (LAD), kemudian para narasumber dari Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Kabupaten Sumedang, Dinas Sosial Kabupaten Sumedang serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sumedang.
Baca Juga: Sekjen Peradi: Polemik Pengurus Baru PERADI Bandung Sudah Harus Clear Hingga Akhir Januari 2024
Diskusi secara resmi dibuka Kabid Litbang Bappppeda Kabupaten Sumedang, Ellan Rohelan yang mewakili Pj. Bupati Sumedang Herman Suryatman.
Sekretaris Jenderal LSM PMPR Indonesia Anggi Darmawan mengatakan jika ketahanan pangan merupakan isu yang paling penting, terlebih sekarang ini memasuki tahun 2024, terutama kaitannya di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
"Jadi kita kerucutkan strategi ketahanan pangan di tingkat keluarga yang bekerjasama dengan Lembaga Adat Desa," katanya.
Kata dia, masyarakat punya peran penting dan andil besar untuk menjaga ketahanan dan stabilitas pangan minimal untuk lingkungan keluarganya.
Ia mengatakan, untuk mewujudkan ketahanan pangan di tingkat paling dasar ia menyebutkan contohnya adalah bagaimana masyarakat secara mikro yaitu keluarga, bagaimana mereka bisa memanfaatkan ketahanan pangan yang ada di sekelilingnya.
"Misalnya bagaimana caranya memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah kita itu, bisa menanam cabai, ubi atau apapun itu di pot yang kemudian hasilnya suatu saat kapan saja bisa kita nikmati," ujarnya.
Nah disini, kata Anggi, pentingnya hadir peran dari pemerintah dan berbagai dinas terkait, khususnya Dinas Pertanian.
Kemudian juga Dinas Sosial, Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Kesehatan.
"Semua Dinas itu harus menjadi yang terdepan untuk masalah pangan," tegasnya.
Kata dia, masyarakat sebetulnya fleksibel. Maksudnya ketika potensi, kemauan dan niat hadir dalam hati masyarakat justru peran pemerintah yang tidak boleh kendor, karena betatapun untuk mewujudkan semua itu masyarakat perlu dorongan dan sokongan dari pemerintah dan dinas terkait.
"Jadi diharapkan pemerintah dan dinas terkait dituntut untuk lebih pro aktif, sebab masyarakat masih sedikit sekali yang berani bicara. Contohnya masyarakat di sini, misalkan LAD itu membutuhkan pembinaan tentang penanaman padi, maka Dinas mana yang harus turun. Lalu untuk kesejahteraan sosial dan pembinaannya itu Dinsos yang harus turun. artinya, semua dinas punya peran dan fungsi masing-masing," bebernya.
Nah, kemudian kata dia, pentingnya LAD juga untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Karena jika kemudian, ketika ada keinginan dan usulan dari masyarakat, LAD yang turun tangan untuk menyampaikan aspirasinya.
"Karena tidak mungkin menyampaikan secara perorangan," ucapnya.
Begitupun, lanjut dia, ketika ada pemerintah dan dinas yang turun ke bawah. LAD bisa mendampingi untuk mengkomunikasikan tentang maksud dan tujuan dari peran pemerintah dalam membangun ketahanan pangan tersebut.
"Makanya lewat LAD nanti, CSR ini, kita manfaatkan untuk ketahanan pangan terkhusus tahun 2024, program kedepannya InshaAllah akan blow up kepada media, bagaimana program-program kami dari pengamatan CSR itu," paparnya.
Anggi menegaskan ada yang tidak kalah penting menurut dia, semua dinas fungsi dan kewajibannya itu apa. Pertama, kata dia, mendampingi setiap kegiatan yang ada di masyarakat.
Kedua dia harus memonitoring kekurangan-kekurangan yang belum ada dan yang harus ditanya semua yang ada di masyarakat yang belum ada.
Oleh sebab itu, Anggi mengaku bahwa dalam FGD kali ini pihaknya beserta DKS masih menyusun strategi dan memberikan pemahaman serta mekanisme untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan pangan untuk tahun 2024 dengan memanfaatkan Lembaga Adat Desa yang ada di tiap-tiap desa di Kabupaten Sumedang.***