Network
DESKJABAR – Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan siapa pemenang Pilpres 2024, namun Pemerintahan Jokowi sudah membahas program makan siang gratis di Istana Negara. Program yang menjadi janji kampanye pasangan Prabowo-Gibran, bahkan sudah masuk dalam RAPBN 2025.
Sebelum merealisasikan program yang ditaksir akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 400 triliun, sebaiknya mereka harus belajar dari kegagalan program makan siang gratis yang dilaksanakan di Amerika. Program tersebut telah mewariskan hutang yang harus ditanggung sekolah dan murid.
Itu terjadi setelah Pemerintah Federal Amerika Serikat tidak memperpanjang program makan siang gratis di sekolah-sekolah. Kecenderungan harga pangn dunia yang terus naik, membuat pemerintah AS berpikir ulang dengan program tersebut.
Ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan mendatang, jika memang lancar Prabowo dilantik jadi presiden yang baru.
Seperti diketahui usai Rapat Terbatas di Istana Negara pada Senin 26 Februari 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Arlangga Hartarto menyatakan bahwa program makan siang gratis dan susu gratis bagi anak-anak Indonesia, akan dimulai secara bertahap pada tahun 2025.
Bahkan, menurut Erlangga, untuk merealisasikan program tersebut akan dibentuk kementerian baru yang mengurusi program makan siang gratis dan susu gratis.
Kegagalan Makan Siang Gratis di Sekolah di Amerika
Program makan siang gratis di sekolah-sekolah di Amerika dibuka di awal pandemi Covid-19 sekitar tahun 2020.Tahun-tahun pertama pandemi ini merupakan tahun-tahun yang berat bagi anak-anak usia sekolah.
Pemerintah AS kemudian membuat program makan siang gratis di sekolah-sekolah untuk semua siswa sehingga memberikan stabilitas yang signifikan bagi anak-anak dan keluarga.
Pada bulan Juni 2022 saat kondisi pandemic Covid-19 mulai longgar, Kongres mengakhiri program tersebut, dan para siswa kembali harus membayar makan siang mereka, sehingga memberikan beban berat pada 1,54 juta siswa yang tidak mampu membayar biaya tersebut.
Sebelum pandemi pun sebenarnya, program makan siang gratis di sekolah secara nasional sudah mengalami masalah yang signifikan. Dalam survei Asosiasi Gizi Sekolah pada distrik sekolah pada tahun 2019, tiga perempat dari seluruh distrik mencatat bahwa keluarga dan siswa memiliki sejumlah utang makan siang di sekolah. Untuk beberapa distrik, total utangnya mencapai ratusan ribu dolar AS.
Program Pemerintah AS pada dasarnya menghapus masalah ini dalam sekejap. Namun, dengan berakhirnya kebijakan tersebut, hutang makan siang di sekolah kini diperkirakan akan muncul kembali.
“Kita telah memilih untuk kembali ke sistem yang tidak hanya merugikan gizi anak-anak, namun juga membuat masyarakat terlilit hutang,” ujar sebuah pernyataan.
Alasan program tersebut tidak diperpanjang karena salah satunya soal ketersdiaan anggaran. Beberapa tahun terakhir memperlihatkan betapa tidak mencukupinya pendanaan pemerintah untuk makanan siang gratis di sekolah-sekolah.
Survei Asosiasi Gizi Sekolah pada paruh pertama tahun ajaran 2023 menemukan bahwa penghapusan keringanan tersebut menyebabkan 96% distrik sekolah melaporkan peningkatan utang makan siang sekolah .
Dampaknya sangat nyata, anak-anak dai keluarga tidak mampu membeli makanan di sekolah tanpa adanya program pendanaan tersebut sulit lagi untuk mendapat kepastian mereka mendapatkan makan siang.
Di era New Deal yang diusung mantan Presiden Franklin Roosevelt, makan siang gratis di sekolah diperkenalkan sebagai cara bagi industri pertanian untuk membuang kelebihan hasil panen mereka dan menciptakan lapangan kerja .
Program ini berfluktuasi berdasarkan surplus yang dimiliki industri pertanian pada waktu tertentu. Program ini tidak dibuat permanen sampai pemerintahan Truman pasca Perang Dunia II. Undang-Undang Makan Siang Sekolah Nasional tahun 1946 menstandarkan makan siang di sekolah, menerapkan standar gizi, dan menciptakan kerangka kerja federal yang masih digunakan sampai sekarang.
Undang-undang tahun 1946 menetapkan pemberian makan kepada anak-anak sebagai masalah keamanan nasional.
Selama bertahun-tahun, program makan siang di sekolah telah terkikis oleh ulah dan kebijakan para anggota parlemen, yang mengakibatkan penurunan kualitas makanan di sekolah dan kenaikan harga makan siang di sekolah.
Program makan siang gratis dan potongan harga masih ada, namun program tersebut mengandung proses pengajuan yang memberatkan bagi keluarga. Ketika keluarga tidak mampu membayar biaya makan , yang biasanya 2,75 dolar untuk makan siang di sekolah dasar dan 3 dolar untuk makan siang di sekolah menengah atau atas, siswa tersebut akan terlilit hutang, yang dapat mengakibatkan rasa malu sosial dan tekanan finansial yang signifikan.
Ini pelajaran penting bagi pemerintahan baru mendatang yang berencana akan mewujudkan program makan siang grtis dan susu gratis bagi semua anak di Indonesia, dengan jumlah sasaran antara 70 hingga sekitar 80 juta anak.
Di AS saja program yang hanya dilakukan di lingkungan sekolah, sudah memberikan banyak kendala-kendala, apalagi program serupa yang seperti dikemukakan oleh Airlangga, akan menyasar wilayah lebih luas yang tidak hanya di sekolah saja.
Jumlah sasaran anak pun sekitar 80 juta anak dan perkiraan anggaran mencapai Rp 400 triliun. Dalam era kecenderungan harga pengan global yang terus naik dan ancaman defisit APBN yang terus menekan, patut dipertanyakan lagi apakah program makan siang dan susu gratis itu nantinya tidak akan memberatkan?
Semoga bisa belajar dari program serupa yang dilakukan di Amerika. ***
