Network
DESKJABAR - Anggota komisi X DPR RI, Andreas Hugo Pareira mengatakan, persoalan pendidikan terkait guru honorer sudah menjadi permasalahan nasional.
Hingga kini, belum ada solusi yang ditawarkan pemerintah kepada DPR RI.
Dia pun sudah meminta beberapa kementerian duduk bersama agar masalah ini segera terselesaikan.
Baca Juga: UMKM Tulang Punggung Perekonomian Domestik, Eriko : Harus Ada Peningkatan Nilai Tambah Produknya
"Kami minta agar lintas kementerian antara Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemendagri dan Kemenkeu untuk bersama-sama secepatnya menyelesaikan persoalan ini," kata Andreas, Selasa 13 Oktober 2020.
"Sehingga ke depan kita tidak punya lagi pegawai honorer yang hidup dengan standar gaji yang sangat minim dan lebih bersifat belas kasih," jelasnya, seperti dikutip DESKJABAR dari RRI.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, persoalan pendataan jumlah tenaga honorer khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus jelas.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Dunia Terus Melonjak, Tapi di Dua Negara Ini Jumlahnya di Bawah Lima
"Persoalan ini adalah persoalan koordinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya. Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, sehingga rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas," paparnya.
Anggota Dewan dapil NTT I ini juga menambahkan, ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
Baca Juga: Google, Netflix, Spotify Akhirnya Bayar Pajak, Sasaran Selanjutnya Facebook, Twitter, Zoom
"Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer," pungkasnya.***
