Network
DESKJABAR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa vaksin covid-19 produksi Cansino Biologics Inc China dengan nama Convidecia adalah haram.
Vaksin covid-19 produk CanSino asal China, sesuai fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) hukumnya adalah haram.
Fatwa tersebut, termaktub dalam fatwa Nomor 11 Tahun 2022, tentang hukum vaksin Covid-19, produksi Cansino Bilogics Inc China, ditandatangani oleh Ketua Umum MUI, KH Miftachul Akhyar, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof Hasanudin AF, dan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Miftahul Huda.
MUI menyatakan, dalam fatwa ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan vaksin Covid-19 produksi Cansino Biologics Inc China hukumnya adalah haram.
Alasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagaimana dikutif Deskjabar.com dari laman resmi MUI, menyatakan vacsin Cansino asal china itu haram, karena dalam proses produksinya vaksin tersebut ternyata memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia.
Adapun bagian anggota tubuh manusia (jus minal insa) yang menjadi bagian komponen proses produksi vaksin tersebut yaitu sel yang berasal dari ginjal embrio bayi manusia.
Baca Juga: Jelang Idul Adha 1443H/ 2022 Rahasia 9 Dzulhijah, Wajib Tahu! jangan lewatkan Keutamaannya
Majelis Ulama Indonesia sebelumnya telah mengeluarkan fatwa, menetapkan bahwa vaksin covid-19 Covovaxmirnaty yang diproduksi di India adalah haram, karena dalam proses produksinya menggunakan campuran enzim dari pankreas babi.
Terkait dua hal tersbut, MUI telah mengeluarkan 6 rekomendasi dalam fatwa yang dikeluarkan pada 7 Februari 2022 yaitu;
Yang pertama, MUI meminta Pemerintah harus memprioritaskan penggunaan vaksin Covid-19 yang halal semaksimal mungkin, khususnya bagi umat Islam.
Baca Juga: Keutamaan Puasa Arafah di Bulan Dzulhijjah, Lengkap dengan Niat Berpuasa Menjelang Idul Adha
Lalu yang kedua, MUI meminta Pemerintah perlu mengoptimalkan pengadaan vaksin Covid-19 yang tersertifikasi halal dan baik.
Kemudian yang ketiga MUI meminta Pemerintah harus memastikan vaksin Covid-19 lain yang akan digunakan agar disertifikasi halal dalam kesempatan pertama guna mewujudkan komitmen Pemerintah terhadap vaksinasi yang aman dan halal.
Selanjutnya yang keempat MUI meminta Pemerintah harus menjamin dan memastikan keamanan vaksin yang digunakan.
Kelima Majelis Ulama Indonesia meninta Pemerintah tidak boleh melakukan vaksinasi dengan vaksin yang berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan terpercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (dlarar).
Dan yang terakhir MUI Menghimbau kepada semua pihak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak istigfar, istighasah, dan bermunajat kepada Allah SWT.***
