DESKJABAR – Baznas mengacu pada tiga pilar kepemimpinan organisasi, antara lain Aman Syar'i, Aman Peraturan dan Aman NKRI.
"Segala upaya terus kami lakukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat," kata Sekretaris Utama, Ahmad Zayadi, Rabu.
Ahmad mengatakan Baznas selalu transparan dalam mengelola uang rakyat.
Karena keterbukaan merupakan kunci utama keberhasilan berbagai program yang dicanangkan Baznas untuk kemaslahatan umat.
Sejak 2001 hingga 2021, laporan keuangan Baznas selalu mendapat peringkat WTP (wajar tanpa pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik (KAP) AR Utomo.
Opini WTP paling tinggi pada audit laporan keuangan oleh auditor independen KAP.
"Audit pelaporan keuangan ini merupakan salah satu upaya Baznas untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pelaporan keuangan BAZNAS juga dapat dilihat di situs resmi baznas.go.id," ujarnya.
Baznas juga memperoleh Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Korupsi ISO 37001:2016 pada tahun 2021 di bawah Biro Operasional Baznas.
Sertifikasi ini merupakan upaya Baznas untuk menerapkan ISO anti korupsi untuk mendorong pengelolaan zakat yang jujur, akuntabel, dan transparan.
Selain Biro Operasi, Baznas telah memperluas cakupan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Korupsi SNI ISO 37001:2016 ke Biro Distribusi dan Pemanfaatan, Biro Pengumpul ZIS dan DSKL, dan Sekretariat Baznas Non-ASN. Kantor Kepatuhan dan Audit Internal.
Atas upaya tersebut, Baznas menerima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tahun 2021, 'Menuju Informatif' dengan skor 87,11.
Penghargaan ini menunjukkan komitmen Baznas untuk terus membangun kepercayaan publik.
Baca Juga: Ruben Onsu Dua Kali Masuk ICU dan Transfusi Darah, Sakit Medis Atau Serangan Gaib?
Baznas terus mendorong tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia untuk menerapkan pengelolaan keuangan yang baik sesuai aturan.
"Kami berharap masyarakat bahu membahu dengan Bazna untuk membantu sesama.
"Baznas akan selalu kami awasi agar tetap amanah dan mempertahankan visinya sebagai lembaga utama untuk kesejahteraan rakyat. Kelola uang rakyat," kata Zayadi.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI membantah kerja sama dengan ACT terkait distribusi daging di Jakarta yang disoroti atas dugaan penyelewengan dana publik.
Riza Patria mengatakan Rabu di Balai Kota Jakarta.
Riza menambahkan, persoalan ACT saat ini tidak ada kaitannya dengan Pemprov DKI Jakarta.
Perintah yang ditandatangani antara ACT dan Pemprov DKI terkait pembagian daging kurban. ***