Network
DESKJABAR - PDI Perjuangan (PDIP) dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029. Namun begitu, untuk bisa bersatu kemungkinannya kecil. Demikian dikatakan dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi.
Dia menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. Secara jarak, ideologi mereka terlalu jauh. Hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini, kata Arya, berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.
"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.
Arya Budi melihat, PDI Perjuangan dan PKS memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balances untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.
Baca Juga: Kata Gibran, Program Makan Siang Gratis Baru Uji Coba, Airlangga: Dapat Tingkatkan Ekosistem UMKM
"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya, Sabtu 2 Maret 2024.
Dengan adanya mekanisme checks and balances, jelas Arya, masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.
"Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan", ujarnya.
Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
