Network
DESKJABAR - Mahasiswa demo hari ini meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Demo mahasiswa terhadap Jokowi hari ini tersebut datang dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI) mereka menyebutnya "Darurat Nasional, Lawan Tirani Pengkhianat Rakyat.
Dalam demo mahasiswa hari ini terhadap Jokowi tersebut juga mendesak seluruh ASN, TNI dan Polri, hingga Kepala Desa untuk menolak Intervensi Kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam siaran pers yang diterima redaksi, PMII menyoroti berbagai aspek, Negara Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan rakyatnya. Sebuah negara yang merdeka, Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian, dibentuklah pemerintahan untuk mengurusi negara. Dan rakyat memberikan mandat kepada Pemerintah tersebut dengan tugas untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menggapai seluruh cita-cita dibentuknya negara, secara demokratis, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia, penuh ketaatan terhadap norma-norma dan hukum, serta menjunjung etika dan moral sebagai pemerintah. Negara dan Pemerintahannya bukanlah alat bagi sebagian kelompok apalagi segelintir orang untuk mengeruk sebesar-besarnya keuntungan.
Akhir-akhir ini, kami, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melihat dan memperhatikan, banyak penyimpangan yang dilakukan pemerintah sebagai mandataris rakyat dalam pengelolaan negara. Semakin kami diam, semakin jauh penyimpangan yang dilakukan. Pada kesimpulannya, pemerintahan Negara Republik Indonesia yang hari ini dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berkhianat pada cita-cita didirkannya negara dan dibentuknya pemerintahan.
Korupsi yang semakin merajalela, Kolusi dan Nepotisme terus dilanggengkan, Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik yang menjunjung tinggi norma kepatutan dan hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme kini menjadi isapan jempol belaka.
Demokrasi terus mengalami kemunduran, Hak Asasi Manusia terus diberangus, Penegakan Hukum masih tebang pilih, Utang Negara semakin membengkak, Bahan-bahan pokok kebutuhan rakyat semakin mahal, Pendidikan semakin komersil, Perusakan lingkungan dan konflik agraria terus merajalela, kelaparan masih merajalela.
