Pembelaan Jokowi Perkuat Indikasi Ketidanetralan dalam Pemilu

- 10 Januari 2024, 19:44 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kiri), Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo (ketiga kanan), Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (kedua kiri) memberikan tumpeng kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024). Peringatan tersebut bertemakan Satyam Eva Jayate, K
Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kedua kanan) disaksikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ketiga kiri), Ketua DPR Puan Maharani (kiri), Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo (ketiga kanan), Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (kedua kiri) memberikan tumpeng kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo (tengah) saat peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (10/1/2024). Peringatan tersebut bertemakan Satyam Eva Jayate, K /Antara/M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

DESKJABAR - Direktur Eksekutif PERLUDEM, Khairunnisa Nur Agustyati khawatir akan ada intervensi terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul adanya komentar dari Presiden Joko Widodo terkait mengevaluasi format debat.

“Kekhawatirannya adalah jika ada intervensi kepada penyelenggara pemilu. Jadi sebaiknya kita percayakan saja pada penyelenggara pemilu,” tegas Khairunnisa di Jakarta, Rabu (10/01/2024).

Meski begitu dia masih berharap bahwa KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersikap profesional, sehingga jalannya pemilu tidak terganggu, terjaga Jujur dan Adilnya.

Baca Juga: Bendungan Imbas Jebol Disposal Eks Tol Cisumdawu Surut, Warga Dihimbau Tetap di Pengungsian, Khawatir Longsor

“Saya rasa sekarang semua mengawasi, baik publik, pengawas pemilu, dan juga antar peserta pemilu juga mengawasi penyelenggara pemilu untuk bisa independen,” ujarnya.

Kembali ke kritik presiden tentang format debat, menurut dia, sikap presiden ini menimbulkan asumsi di publik. ”Dengan presiden memberikan komentar atau catatan terkait dengan format debat justru ini akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu,” jelas Khairunnisa.

Kritik presiden pun diabaikan oleh KPU, tidak mengubah format debat. "Karena kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalo ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya," jelas Ketua KPU, Hasyim Asyari.

Senada dengan Ketua KPU, Perludem juga menilai format yang ada sekarang sudah disepakati semua tim pasangan calon, sehingga harusnya tidak menjadi masalah. “Format debat yang ada ini kan sebetulnya formatnya juga sudah disepakati juga dengan tim pasangan calon, dan KPU memutuskannya secara independen,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi. Dia menganggap debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1) lalu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. "Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi.

Halaman:

Editor: Yedi Supriadi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x