Network
Penolakan itu tegas disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK.
"Jadi yang saya takutkan mohon maaf ini. Ini pejabat LHK atau bukan ini? Secara struktur, Pak Sekjen tolong jawab pertanyaan saya ini," tanya Ketua Komisi IV DPR RI Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terpantau dalam siaran streaming Parlemen TV 6 Februari 2023.
"Terima kasih, ini bukan KLHK," jawab perwakilan kelompok dari yang mengatasnamakan pejabat KLHK.
Sudin kembali lagi memberikan penegasan seraya mencecar mereka yang mengatasnamakan KLHK.
"Boleh engga? Kenapa ini engga ditindak?. Ini sama saja dengan pemalsuan. Orang di pedesaan pasti nyangka ini dari Kementrian resmi, padahal bukan. Kalau begini, nanti tukang parkir di Jakarta ramai-ramai pakai seragam KLHK," cecarnya.
Jika dibiarkan, kata Sudin, ditakutkan akan mengancam kelestarian hutan di Pulau Jawa, karena dialihkan kepada pihak yang tidak bertanggungjawab.
Padahal, mereka selalu mengaku bahwa ini adalah KLHK dan pemotornya, di pihak Kementrian selalu bilang bahwa ini perintah Presiden.
"Dari awal saya sudah bilang jangan mengalihkan fungsi hutan di Jawa seluas satu juta hektar, tapi Menterinya selalu bicara ‘ini perintah Presiden’. Saya tegaskan lagi enggak tahu fraksi lain, saya selaku Ketua Komisi IV menolak ada KHDPK di Pulau Jawa," ucap Sudin.
Sementara itu, Ketua Forum Penyelamatan Hutan Jawa (FPHJ) mengaku heran atas sosialisasi tentang KHDPK oleh Dirjen Kementerian KLHK di dua Kabupaten Blora dan Kabupaten Kendal tersebut.
