Network
DESKJABAR - Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III menggelar rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Agustus 2022.
Rapat ini membahas soal kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J di Duren Tiga di rumah dinas Kadiv Propam, pada Jumat, 8 Juli 2022 lalu.
DPR juga mengundang Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan jajarannya di Gedung DPR untuk digali informasinya tentang perjalanan dari kasus tersebut.
Selain itu, DPR juga memberikan masukan kepada Polri atas kasus yang sekarang ini sedang ditanganinya.
DPR juga memberikan kritik dan saran kepada Polri agar citra polri kembali dipulihkan. Pasalnya, dengan adanya kasus pembunuhan Brigadir J ini yang melibatkan petinggi kepolisian sebagai tersangka pelakunya menurunkan marwah institusi Polri.
Namun, amat disayangkan di tengah rapat DPR, malah ada debat panas antara anggota DPR yang satu dengan yang lainnya. Begitupun pimpinan terlibat debat dengan anggotanya tersebut.
Debat meliputi mulai dari pembahasan 303 tentang perjudian yang di bekingi pihak kepolisian, cara penyampaian informasi anggota DPR yang kurang tepat hingga menyinggung masalah status akademik sesesorang , ada pertanyaan "Sudah Doktor belum,".
Debat mulai memanas ketika Dipo Nusantara, anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, sedang menyampaikan sesuatu untuk ditujukan kepada Kapolri tentang adanya dugaan kasus 303 yang melibatkan Ferdy Sambo.
Dipo lalu menyinggung soal diagram Ferdy Sambo yang ada di pucuk pimpinan teratas dan kedua versi pucuk pimpinan yang ditempati Kabareskrim Komjem Agus Adrianto.
"Saya kira hal ini perlu diklarifikasi Pak Kapolri dan jajarannya," kata Dipo di Gedung DPR Rabu, 24 Agustus 2022.
Sebelum menyampaikan itu, memang Dipo itu komunikasinya hanya membaca teks, tanpa berbicara secara langsung.
Sontak hal itu mengundang Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Ahmad Sahroni bicara.
Ahmad mengingatkam tentang batas waktu untuk Dipo. Ahmad menyarankan agar pesan disampaikan secara umum.
"Interupsi Pak Dipo, lebih baik pertanyaannya secara umum," kata Sahroni.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar, Adies Kadir juga melakukan interupsi.
"Berbicara dengan data, bukan hoaks,"
Interupsi disusul oleh anggota Komisi III Fraksi PKB Cucun Ahmad.
"Saya juga interupsi. Saya punya hak anggota itu, maaf pimpinan nggak bisa memotong anggota bertanya," kata Cucun.
Kemudian Adis menjawab.
"Saya masih interupsi kenapa dipotong? Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kenapa tidak mengerti Tatib?" timpal Adies.
Adies kemudian melanjutkan interupsinya. Adis kembali mengingatkan agar hal ini disampaikan berdasarkan data dan fakta, bukan hoaks.
"Jadi tidak usah menyebut nama, jadi begitu. Kita ini orang hukum, bicara tentang hukum. Kalau potong juga masalah pembicaraan baca Tatib, boleh nggak interupsi, boleh nggak ngomong," kata Adies.
Selesai Adies bicara, Cucun kembali meminta interupsi, namun Sahroni kemudian mempersilakan Dipo agar melanjutkan apa yang ingin disampaikannya.
Keributan terjadi ketika Dipo merespons Adies terkait 'orang hukum' tetapi dibalas Adies dengan pertanyaan perihal gelar doktor.
"Saya lanjutkan ketua, saya juga orang hukum ketua," kata Dipo.
"Sudah doktor belum?" balas Adies ke Dipo.
Setelah Dipo menyelesaikan pertanyaannya untuk Kapolri, Cucun kemudian melakukan interupsi lagi.
Ia menegaskan bahwa kedudukan mereka sama.
"Saya juga menduduki pimpinan, nggak pernah saya diktator anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota, ini anggota fraksi saya, bapak jangan potong. Kalau waktu mau habis ingatkan waktu, jangan sampai ke substansi, nggak boleh," ujar Cucun.
Cucun ini juga meminta Adies untuk menghormati Dipo yang notabene merupakan anggota Fraksi PKB. Tidak perlu rasanya, kata dia membanding-bandingkan gelar doktor.
"Jangan ngomong Pak Dipo bukan doktor, Pak Adies doktor dan dikomparasikan begitu nggak boleh pak. Apa jadi standar doktor itu?" kata Cucun.
Mendengar interupsi dari Cucun, Adies kemudian melakukan interupsi kembali. Ia tidak terima jika Cucun menyebut pimpinan Komisi III dengan diksi diktator.
"Interupsi pimpinan, saya gak suka dibilang diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya hanya meluruskan di sini, jangan sebut nama, itu saja yang saya bilang," kata Adies.
Percekcokan semakin memanas. Sahroni kemudian meredakan.
"Ini ditonton oleh puluhan juta orang. Kalau etika Komisi III tidak bisa memberikan kepada publik dengan jelas, rusak ini kita. Lebih baik kita pelan-pelan, sabar dulu," ujar Sahroni.
"Terkait Pak Adies kalau masalah doktor atau segala macam kita semua pasti punya gelar. Tapi kiranya kita yuk kita dinginkan kepala, kasihan Pak Kapolri sudah stres ini dia. Lebih baik kita mengedepankan kepentingan persaudaraan saat ini," imbuh Sahroni menambahkan. ***
