Alurnya : 16 November 2021 Ganjar Prawono mengundang Komnas HAM rapat di kantor Gubernur dan dihadiri oleh Kades Wadas, Camat Bener, BBWS, BPN, Polda Jateng, Pakar Lingkungan Undip Prof Soedarto, Prof Beni, dan lainnya.
6 Desember 2021 Komnas HAM mengeluarkan surat berisi beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah, seperti : membangun ruang dialog dengan warga untuk penyelesaian konflik.
Maka dari itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta Komnas HAM memfasilitasi dialog.
20 Januari 2022 Komnas HAM menggelar dialog di Hotel Grasia. Dialog ini mengundang warga yang pro, warga yang kontra, BPN, BBWS SO, Polda dan lainnya.
Baca Juga: 4 Amalan Paling Mulia di Bulan Rajab, Ustadz Abdul Somad Menjelaskan
Pihak yang pro akhirnya meminta segera dilakukan pengukuran lahan. Pengukuran Lahan direncanakan Selasa, 8 Februari 2022 hingga 10 Februari 2022. Dilaksanakan oleh 10 tim yang masing-masing tim berisi ( BPN, Dinas Pertanian, Tim Apraisal, Pemilik Tanah dan Saksi ).
"Pengukuran ini sekali lagi hanya dilakukan untuk yang sudah setuju," pungkas Ganjar Prawono.
Lalu kenapa pengukuran perlu didampingi oleh pihak aparat kepolisian? Karena dihalangi oleh warga yang kontra. Sehingga memprovokasi warga yang sudah pro, dan tugas aparat kepolisian untuk menahan kisruh.