Network
Hingga pukul 17.30 WIB kemarin, banyak warga yang terjebak di dalam masjid Dusun Krajan, Desa Wadas. Meski ada beberapa yang berhasil kabur dari masjid tersebut.
Pihak aparat juga melakukan penangkapan terhadap warga Desa Wadas yang ingin membebaskan ibu-ibu dan warga lain yang terjebak dalam masjid.
Menanggapi kericuhan di Desa Wadas Tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI melalui Siaran Pers Nomor 003/HM.00/II/2022 yang dikeluarkan, Rabu 9 Januari 2022 mengecam tindakan oleh aparat keamanan.
Komnas HAM RI juga menyesalkan adanya penangkapan terhadap sejumlah warga yang sampai rilis tersebut dikeluarkan masih ditahan di Polres Purworejo. Rilis itu dikeluarkan Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM RI, Beka Ulung Hapsara.
Baca Juga: Inilah Sifat-sifat Orang yang Disukai dan Dipilih Khodam Leluhur, Salah Satunya Sabar
Berdasarkan apa yang terjadi di Desa Wadas, berikut 5 permintaan Komnas HAM RI:
- Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWS SO) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menunda pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang sudah setuju untuk pengukuran.
- Polda Jawa Tengah menarik aparat yang bertugas di Desa Wadas, dan melakukan evaluasi total pendekatan yang dilakukan serta memberi sanksi kepada petugas yang terbukti melakukan kekerasan kepada warga.
- Polres Purworejo segera melepaskan warga yang ditahan di Kantor Polres Purworejo.
- Gubernur Jawa Tengah, BBWS Serayu Opak dan pihak terkait menyiapkan alternatifalternatif solusi terkait permasalahan penambangan batu andesit di Desa Wadas untuk disampaikan dalam dialog yang akan difasilitasi oleh Komnas HAM RI.
- Meminta kepada semua pihak untuk menahan diri, menghormati hak orang lain dan menciptakan suasana yang kondusif bagi terbangunnya dialog berbasis prinsip hak asasi manusia.
Tak hanya tindak kekerasan aparat pada warga Desa Wadas, Komnas HAM RI juga mengecam kekerasan aparat pada pendamping hukum warga yang menolak desanya dijadikan lokasi penambangan quarry.***
