Network
DESKJABAR - Jelang pelaksanaan seleksi kompetensi tahap kedua, Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), semua guru diminta fokus belajar agar lolos passing grade.
Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi komitmen menjamin semua guru honorer yang ada akan lolos dan diangkat menjadi Guru PPPK.
Pelaksanaan tes kompetensi guru PPPK akan dilaksanakan pada 7-10 Desember 2021. Para guru honorer K2 dan non-K2 di sekolah negeri atau guru di sekolah swasta termasuk guru lulusan pendidikan profesi guru (PPG) fokus pada tes dan bisa lolos passing grade.
Baca Juga: Letusan Semeru, Pendakian Pertama, Soe Hok Gie dan Mitos Perjalanan Panjang Mahameru Dari India
Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti), Iwan Syahril mengatakan, para guru harus fokus belajar dan lolos passing grade. Jangan sampai fokus ke hal lain.
"Kalau sudah melewati passing grade, guru honorer bisa mengisi formasi yang sudah disiapkan. Karena formasinya sangat banyak sekali. Dari guru honorer itu hanya 75 persen yang bisa terpenuhi," katanya pada kanal YouTube Dede Yusuf yang diunggah 4 Desember 2021.
Jumlah formasi yang disiapkan pemerintah saat ini sebanyak 1 juta guru PPPK dan yang mengikuti seleksi atau tes sebanyak 900 ribu lebih baik guru honorer di sekolah negeri, guru honorer di sekolah swasta, dan juga guru lulusan PPG.
Sedangkan jumlah guru honorer yang ada saat ini sebanyak 742 ribu dan formasi yang disiapkan sebanyak 1 juta formasi. Jika melihat data tersebut kata Iwan semua guru honorer akan lolos dan lulus menjadi guru PPPK.
Karena jika mengambil dari guru honorer saja baru tercukupi 75 persen saja dan 25 persen sisanya diperebutkan guru swasta dan guru lolos PPG.
"Kuncinya adalah fokus lolos passing grade. Kami Kemendikbudristek komitmen untuk memperjuangkan guru honorer supaya mendapat penghasilan yang layak," kayanya.
Baca Juga: Semeru Meletus, 14 Orang Meninggal Dunia, 2.970 Rumah Rusak, Jembatan Putus Ribuan Warga Ngungsi
Iwan juga meminta dukungan para guru honorer agar fokus pada ujiannya. Harus saling membantu satu sama lain sehingga semuanya bisa lolos dan lulus passing grade.
"Dan kita akan terus memperjuangkan formasi. Sehingga tahun depan formasi yang dibuka akan lebih banyak dan tahun depan masalah guru honorer bisa selesai," katanya.
Iwan juga mengatakan dari jumlah kuota 1 juta guru PPPK, yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah baru 506 ribu saja. Sehingga pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah agar mengajukan formasi sebanyak banyaknya.
Karena tahun 2022 akan banyak lagi guru yang memasuki masa pensiun dan ini harus diisi agar pendidikan tidak terganggu. Dengan demikian formasi untuk guru PPPK di tahun 2022 akan lebih banyak.
Iwan juga mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah agar semua guru honorer bisa lulus dan lolos menjadi guru PPPK.
Seperti pada seleksi tahap 1, untuk para peserta tes PPPK guru tahap II panitia atau pemerintah menyiapkan afirmasi yang sama.
Guru honorer yang usianya di atas 25 tahun mendapatkan nilai kompetensi teknis 15 persen. Sedangkan guru difabel nilai afirmasinya adalah 10 persen.
Untuk guru honorer K2 mendapatkan afirmasi 10 persen dan peserta yang bersertifikat pendidik 100 persen. Dan semua nilai bisa diakumulasi hingga terkumpul 100 persen.
Hanya saja, Iwan mengakui jika afirmasi untuk lama pengabdian pihaknya masih mengalami kesulitan. Karena data pokok pendidikan (Dapodik) baru diterapkan di tahun 2015.
Jika saat ini afirmasi untuk lama pengabdian diberikan dibutuhkan banyak tenaga untuk melakukan verifikasi data di lapangan. Hanya saja pihaknya akan terus berusaha agar afirmasi lama pengabdian bisa diberikan dan semua guru honorer bisa lolos PPPK.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Dede Yusuf meminta panitia dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) untuk mencari terobosan agar guru bisa mendapatkan afirmasi dari lama pengabdian.
"Kami Komisi X DPRD tetap minta agar yang lama mengajar mendapatkan afirmasi baik itu dari kepala sekolahnya. Karena tujuan utamanya bagaimana rombongan 700 ribu guru itu masuk guru PPPK," kata Dede Yusuf.
Begitu juga di daerah, banyak yang meminta agar pemerintahan bisa mempertimbangkan lama pengabdian guru di sekolah. Sehingga guru yang sudah lama mengabdi bisa mendapat prioritas jadi guru PPPK.
Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya H Akhmad Juhana mengatakan nilai keikhlasan dan pengabdian para guru sukarelawan yang terus mendedikasikan hidupnya untuk dunia pendidikan harus jadi bahan pertimbangan.
Jangan sampai kata Akhmad Juhana, gara gara mengutamakan nilai akademik malah menghilangkan nilai keikhlasan dan dedikasi atau pengabdian para guru. Karena yang dibutuhkan sekolah itu pengabdian dan keihklasan dalam mengajar.
"Dengan penuh keikhlasan dan dedikasi yang tinggi akan melahirkan generasi yang unggul. Karena dipupuk oleh rasa ikhlas dalam mendidik anak. Ini yang penting di dunia pendidikan saat ini," katanya.
Akhmad Juhana menyatakan, ia bersama PGRI akan terus mengawal proses pemenuhan guru di daerah. Karena saat ini kekurangan guru sudah sangat banyak.
Padahal guru memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan pendidikan dan pengajaran bagi kemajuan bangsa di masa depan. ***
