Network
DESKJABAR - Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ida Fauziah berpesan untuk tidak membiarkan balai latihan kerja (BLK) mati atau mangkrak lantaran tidak mendapatkan paket pelatihan dari pemerintah atau berubah fungsi dari tujuan pendiriannya.
"Supaya berjalan lancar maka diperlukan kepedulian dan kerja keras dari pengelola untuk dapat mendukung keberlangsungan program pelatihan," kata Ida Fauziah pada saat melakukan kunjungan ke BLK di Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 2 April 2021.
Dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jumat, Ida Fauziah antara lain berkunjung ke BLK Komunitas Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dan Pondok Pesantren Bustanul Falah.
Ida Fauziah mengungkapkan bahwa sebagai informasi pada 2020, BLK Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program pelatihan kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi di BLK Komunitas Pondok Pesantren Darussalam Blokagung sebanyak dua paket dengan jumlah peserta 32 orang.
Selain itu, pada 2020, BLK Banyuwangi telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program pelatihan kejuruan teknologi informasi dan komunikasi di BLK Komunitas Pondok Pesantren Bustanul Falah sebanyak tiga paket, dengan jumlah peserta 48 orang.
"Sejak dirintis dari 2017 hingga 2020, terdapat 2.000 lebih BLK komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Menaker.
Baca Juga: WAH, 29 Tipe Kendaraan Termasuk yang Berkapasitas Mesin 2.500 CC Dapat Relaksasi PPnBM Mulai April
Menurut dia, dalam menentukan kejuruan pelatihan telah menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi ekonomi daerah di lingkungan pesantren. Dengan adanya pelatihan kompetensi bagi santri di BLK Komunitas ini, lulusan pesantren akan memiliki keunggulan lebih di pasar kerja.
"Karena selain menguasai kompetensi hard skill, santri sudah tentu memiliki dasar agama kuat yang menjadi landasan soft skills," ucapnya.
Berbicara soal tantangan, Ida Fauziah mengatakan, agar BLK mampu terus bertahan, maka diperlukan kepedulian dan kerja keras dari pengelola untuk dapat mendukung keberlangsungan program pelatihan.
Menurut dia, pengelola dapat juga mencari peluang dari pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan untuk pelatihan. Dari pemerintah bisa didesain pelatihan program dan pembiayaan pelatihan dengan memanfaatkan dana APBD.***
