Network
DESKJABAR – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera membeberkan bahwa kasus kudeta Partai Demokrat yang belum lama ini terjadi, bisa dijadikan contoh bahwa oligarki tidak lagi bermain elegan dan lembut, melainkan melalui berbagai peraturan dan cara-cara yang terselubung.
Mardani menyebut, kelompok tersebut sudah mulai menampilkan sikap-sikap premanismenya dan mendegradasi nilai-nilai penting demokrasi.
“Kita perlu lebih waspada lagi, pandangan saya, premanisme ini akan terus berjalan, dan bukan tidak mungkin kita akan menghadapi hari-hari yang lebih berat,” tutur Mardani Ali Sera, melalui akun pribadi twitternya, Senin 29 Maret 2021.
Baca Juga: Pasca Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar, 13 Terduga Teroris Diamankan
“Ketika indeks demokrasi kita turun, indeks persepsi korupsi kita turun, dan berbagai hal lainnya yang membuat kita harus lebih bersiap,” ujarnya menambahkan.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS itu, mengungkapkan keprihatinannya mengenai keberlangsungan demokrasi di negara Indonesia yang dinilai terancam dan menunjukkan penurunan kualitas.
“Bismillah, isu jabatan presiden 3 periode yang sempat ramai memberikan peringatan sampai pelajaran berharga untuk bangsa kita. Jika demokrasi ingin terus berkembang mestinya mempercepat sirkulasi elit,” tuturnya.
Baca Juga: Indonesia Sudah Mampu Ekspor Mobil Sebanyak 330.000 Unit
“Sulit negeri ini tumbuh secara beradab jika fasilitas untuk mempercepat sirkulasi elit justru dihambat,” ujarnya.
Mardani menambahkan, isu seperti ini merupakan ironi besar karena demokrasi yang sudah lama dibangun justru tertahan. Seakan ada dinding tinggi dan tebal yang memisahkan rakyat dan oligarki (elit).
Ia melanjutkan, aspek soft power seperti ini yang tidak dibaca, sehingga memanfaatkan kondisi multi partai yang ada di negeri ini.
Baca Juga: Tim Densus 88 Amankan 5 Bom Aktif Berdaya Ledak Tinggi Dari Penggerebekan di Jakarta dan Bekasi
“Antitesa dengan Presiden Soeharto yang ketika itu cenderung partai tunggal, meskipun saat itu ada Golkar, PPP dan PDIP. Jika dikaitkan dengan geopolitik, kita perlu mengakui bahwa apa yang selama ini dikembangkan dalam design demokrasi belum berbasis kepada akar dukungan politik rakyat yang mengakar di dalam ke-Indonesiaan kita,” ujarnya.
Mardani menutup cuitannya dengan menjelaskan bahwa starting point ini mesti kembali ke sana terlebih dahulu sebagai tolok ukur untuk merekonstruksinya.
Lebih lanjut, menurutnya arahnya harus menuju konsensus nasional untuk mengubah tataran ini, sekaligus menjadi dasar mengapa geopolitik perlu menjadi input dalam menyusun rekonstruksi nasional.***
