DESKJABAR – Semua provinsi di Pulau Jawa menjadi penyumbang kasus Covid-19 tertinggi secara nasional. Rata-rata kenaikannya sudah di atas 100 persen dalam 4 minggu terakhir.
Berdasarkan data per 20 Juni 2021, sejak 4 minggu terakhir Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92%.
"Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” tutur juru bicara Satgas Covid-19,Wiku Adisasmito, melalui rilisnya, Selasa 22 Juni 2021.
Baca Juga: Kapal Patroli TNI AL Selamatkan Seorang Anak yang Berenang Sendirian di Tengah Laut
Menurut data yang dirilis Satuan Tugas Covid-19 nasional, per tanggal 20 Juni 2021, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan peningkatan tertinggi di Pulau Jawa yakni sebesar 387 persen, dengan total 20.634 kasus.
Disusul Yogjakarta dengan kenaikan sebesar 197 persen yakni total kenaikan 2.583 kasus, diikuti Banten sebesar 189 persen dengan total 967 kasus, serta Jawa Timur mengalami peningkatan sebesar 174 persen dengan total kenaikan 2.852 kasus.
Sementara itu, peningkatan yang terjadi di Jawa Barat sebesar 115 persen dengan total kenaikan 8.382 kasus, kemudian Jawa Tengah sebesar 105 persen dengan total kenaikan mencapai 5.896 kasus.
Baca Juga: Warung Kabut, Ciwidey, Sering Menjadi Persinggahan Menuju Naringgul dan Cikadu, Cianjur
Kenaikan jumlah kasus ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan Covid-19.
Bahkan, BOR di 5 dari 6 Provinsi di Pulau Jawa mencapai lebih dari 80% per tanggal 21 Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80%, yaitu 66,67%.
Optimalkan PPKM Mikro
Melihat kondisi memprohatinkan tersebut, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 meminta kepada Pemerintah Daerah agar mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.
“Sesuai arahan Presiden, pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif.,” tuturnya.
Baca Juga: Hujan Basahi Sebagian Besar Wilayah Jawa Barat, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir
“Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus,” paparnya.
Satgas mengungkapkan kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk kita bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian.
Untuk dapat memastikan efektivitas khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.
“Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat Desa/Kelurahan," ungkap Wiku.
Baca Juga: Suguhan Teh Lokal Mulai Banyak Diminati Konsumen Indonesia
Menurut dia, masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko tentunya berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan Covid-19. Baik hingga tingkat RT, sehingga berdampak terhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.
Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 Provinsi ini untuk segera menginstruksikan Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk meningkatkan mekanisme PPKM Mikro.
“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. Ingat COVID-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruh Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menjadi penyelamat banyak nyawa,” kata Wiku.***