Network
DESKJABAR - Potensi sektor pertanian di Jabar sangatlah besar jika dilihat dalam berbagai perannya yakni dilihat dari peran komoditas, peran ekonomi spasial, peran dalam penyerapan tenaga kerja, serta yang paling utama dalam mendorogn ketahanan serta kemandirian pangan.
“Untuk itu, persoalan-persoalan di sektor pertanian harus diselesaikan satu per satu, terutama yang bersifat fundamental dan struktural (sistemik) jangka panjang, diluar persoalan temporer karena siklus suatu kondisi dan sebagainya yang lebih bersifat jangka pendek.,” tutur pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi.
“Apalagi semua tahu, hari ini semua dibuat repot akibat naiknya harga sejumlah komoditas pangan, seperti beras, minyak goreng, telor dan daging ayam ras, cabe dan banyak lagi,” tambah Acuviarta dalam Focus Group Discussion (FGD) OJK dengan topik Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Sektor Pertanian dan Peternakan, di Bandung, Selasa 26 Maret 2024.
Untuk itu, Acuviarta Kartabi menyambut baik dan memberi apresiasi atas upaya-upaya yang ingin dilakukan OJK Perwakilan Jawa Barat dalam mendorong sektor pertanian di Jawa Barat.
FGD dibuka Aulia Fadly, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Jabar. Dalam acara tersebut peserta juga mendengarkan paparan dari Biro Perekonomian Jawa Barat, Bappeda Jawa Barat, Kemenkeu, BI, dan dari beberapa OPD terkait sektor pertanian di Jawa Barat. Pembicara utama dalam kegaitan tersebut Imansyah yang juga Kepala OJK Provinsi Jawa Barat.
Dalam kesempatan itu, Acuviarta menyampaikan sejumlah masukan, di antaranya agar tatakelola dan sistem informasi pupuk bersubsidi lebih ditingkatkan dengan memperhatikan kondisi spasial dan kawasan pertanian serta waktu musim tanam.
“Sistem distribusi pupuk juga harus diperhatikan. Selain itu koordinasi antara kebijakan pusat dan daerah harus lebih sinergi, karena masih ada anggaran pusat di daerah yang tidak terserap dan alokasinya kurang tepat sasaran,” paparnya.
Acu menambahkan, tahun ini belanja pusat di Provinsi Jawa Barat untuk bidang pertanian mencapai lebih dari Rp.120 miliar, hal ini harus dimanfaatkan secara benar khusunya untuk pembangunan infrastruktur pertanian dan perbaikan manajemen usaha pertanian.
