Network
Alasan Tak Miliki HP
"Mereka itu, diduga tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini BSN (Badan Saksi Nasional) wilayah Kabupaten Garut," ucapnya lagi.
Celakanya lagi, kata para PK dan PD Partai Golkar se-Kabupaten Garut, staf sekertaris mengatakan pihaknya tidak memiliki HP atau smartphone, sehingga diduga ratusan saksi yang sudah diusulkan itu tercoret dari daftar saksi.
Sekaligus tidak menerima uang saksi, seperti yang terjadi di empat kecamatan yaitu Kecamatan Cikajang sebanyak 125, 2 orang saksi.
Kemudian Kecamatan Garut Kota sebanyak 208, 3 saksi, Kecamatan Cisompet sebanyak 76, 4 saksi, dan Kecamatan Karangpawitan lebih dari 100 orang saksi disamping beberapa kecamatan lainnya.
"Ratusan juta duit para saksi yang tidak diberikan kepada mereka itu, mau dikemanakan? Atau mau diganti dengan saksi orang lain. Jika ini, jelas bahaya besar," tuturnya.
Atau, lanjutnya, kemungkinan duit itu diduga akan dijadikan kepentingan oleh salah seorang caleg tingkat Provinsi Jawa Barat di Pemilu 2024.
Sebelumnya diketahui duit 1,6 m telah digelontorkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar guna kepentingan PK dan PD serta pembinaan politik dan administrasi lainnya di wilayah Kabupaten Garut setiap tahunnya.
Keinginan 11 kursi Partai Golkar Kabupaten Garut setelah munculnya persoalan tersebut, jelas hanya sebagai wacana. Bahkan menjadi pemicu persoalan internal partai di wilayah setempat.
