Network
DESKJABAR – Bencana banjir disertai lumpur yang menyergap Kota Bandung setiap musim hujan, sebagian besar berasal dari perbukitan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang kondisinya saat ini kritis akibat pembangunan tanpa kendali dan juga akibat praktik pertanian monokultur.
Kondisi kritis yang terjadi di Kawasan Bandung Utara terjadi dinilai akibat kesalahan pemerintah, baik gubernur , bupati, hingga desa di kawasan tersebut, yang tidak menganggap hal itu sebagai persoalan serius. Saat ini tercatat puluhan ribu lahan di kawasan utara Kota Bandung tersebut dalam kondisi kritis.
Hal itu dikemukakan Pendamping Ekonomi pertanian Yayasan Odesa Indonesia, Basuki Suhardiman, di sela kegiatan pembagian bibit tanaman buah-buahan kepada petani di Kampung Cikawari, Desa Mekarmanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Kamis, 18 Januari 2023.
Basuki Suhardiman menilai, kondisi kritis yang dihadapi Kawasan Bandung Utara terjadi karena kesalahan dari pemerintah yang tidak memiliki program konkret disertai aksi yang praktis. Gubernur, bupati hingga desa di Kawasan Bandung Utara tidak menganggap hal tersebut sebagai persoalan, padahal dampaknya telah meluas.
“Bukan hanya lumpur yang membanjir di Kota Bandung, tetapi juga krisis air bersih,” kata Basuki.
Basuki menambahkan, kebijakan pemerintah selama ini normatif karena hanya bicara regulasi dan melupakan tindakan praktis di lapangan. Banyak orang dari luar daerah membangun villa, hotel dan café tanpa memiliki empati pada lingkungan.
“Demikian juga pada lahan pertanian yang kebanyakan tanahnya telah dimiliki orang luar Cimenyan juga tidak diurus dengan kebijakan memerdulikan lingkungan,” kata Pegawai Institut Teknologi Bandung ini.
Menyadari kondisi kritis yang dihadapi Kawasan Bandung Utara saat ini, menurut Basuki, sudah saatnya pemerintah bekerja secara benar, bukan sekadar pencitraan atau sekadar supaya dianggap peduli lingkungan dengan sekali aksi lalu konferensi pers.
