PROYEK Tol Getaci Molor ke 2024, Warga Berharap Ganti Rugi Dipercepat Jangan Kalah Cepat dari Makelar

- 16 Februari 2023, 15:00 WIB
Warga terdampak proyek tol Getaci berharap pembayaran ganti rugi dipercepat jangan kalah cepat dari makelar tanah
Warga terdampak proyek tol Getaci berharap pembayaran ganti rugi dipercepat jangan kalah cepat dari makelar tanah /himperra.org/

DESKJABAR – Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian memastikan bahwa pembangunan proyek tol Getaci ditargetkan pada awal tahun 2024. Namun, netizen dan warga yang lahannya terdampak, berharap pembayaran ganti rugi bisa dipercepat, jangan kalah cepat dari para makelar tanah.

Jika makelar atau calo tanah bermain di proyek tol Getaci, maka dikhawatirkan akan menggangu proyek pembangunan tol  itu sendiri. Jangan sampai seperti yang terjadi di proyek pembangunan kereta Cepat Bandung Jakarta dimana stasiun pemberhentian Walini akhirnya dibatalkan gara-gara ulah para calo tanah.

Baca Juga: JIKA Tol Getaci Tidak Dibangun, Arus Mudik Lebaran 2023 akan Macet Parah, Bandung ke Tasikmalaya Bisa 10 Jam

Seperti diketahui, Hedy Rahadian memastikan bahwa lelang ulang tol Getaci akan dilakukan pada April atau Mei 2023. Selanjutnya, pembangunan ditargerkan dimulai pada awal tahun 2024, setelah ada keputusan pemenang lelang.

Meski demikian, Hedy memastikan pembebasan lahan terus berjalan, khususnya  untuk ruas Gedebage hingga Tasikmalaya yang masuk dalam pembangunan tahap 1, yang akan ditawarkan di lelang April mendatang.

Warga yang lahannya terdampak proyek calon tol terpanjang di Indonesia itu berharap, meski pembangunan diundur ke awal tahun depan, pembayaran uang ganti rugi dipercepat. Sebab, hingga saat ini masih banyak warga yang terdampak yang mempertanyakan kapan waktu pencairan uang ganti rugi.

Dampak Ulah Makelar Tanah Bisa Merugikan

Ancaman makelar atau calo tanah di proyek tol Getaci juga disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belum lama ini. Dia memaparkan bahwa berdasarkan pengalaman pembangunan jalan tol sebelumnya, akan ada tantangan maupun dinamika yang harus dihadapi.

Dinamikan yang dimaksud menurutnya adalah terkait 2 hal yakni pembebasan lahan dan kondisi geografis. "Paling lama, tuh, pembebasan lahan. Itu dinamika enggak bisa diukur, suruh 1 tahun bisa beres 2 tahun," tutur Ridwan Kamil.

Gubernur Jabar  memberikan contoh bagaimana kedua tantangan itu menjadi kendala utama yang bisa berdampak. Misalnya, di proyek kereta cepat Bandung Jakarta, rencana pembangunan stasiun pemberhentian di Walini, Kabupaten Bandung Barat dibatalkan karena harga lahan yang meroket akibat ulah para calo tanah yang masif.

Halaman:

Editor: Dendi Sundayana

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x