Network
DESKJABAR- Masjid Al Jabbar yang beralamat di Jalan Cimencrang, Gedebage Kota Bandung tersebut dibangun dari APBD Provinsi Jabar triliunan rupiah.
Masjid Al Jabbar Bandung sendiri kini dengan arsitek Ridwan Kamil menjadi ikon baru dan menyedot ribuan orang untuk datang ke masjid megah dan bangunan unik tersebut.
Disaat pamor Masjid Al Jabbar Bandung sedang naik naiknya ternyata ada persoalan yang tersisa mengenai anggaran yang menjadi sorotan dari para pegiat anti korupsi di Kota Bandung. Ridwan Kamil pun berkomentar di akun instagram (IG) pribadinya.
Baca Juga: Resep Praktis Opor Dada Ayam Gunakan Bumbu Kemasan, Masak Singkat Cita Rasanya Tetap Bikin Nagih
Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid Al Jabbar
Sorotan sempat ramai diawal awal diresmikan Masjid Al Jabbar Bandung, awalnya dari anggara untuk pembuatan konten musium Masjid Al Jabbar yang mencapai Rp 16 miliar, pagu anggarannya.
Beyond Anti Corruption (BAC) pun menyorotinya bahwa menurutnya indikasi korupsinya begitu kental, mulai dari anggaran dan juga pemenang lelangnya ternyata orang dekat dengan Ridwan Kamil.
Bahkan yang menjadi Kordinator BAC, Dedi Haryadi semakin yakin ternyata dilakukan penunjukan langsung, padahal anggarannya jauh dari aturan penunjukan langsung.
Dedi Haryadi pun Senin 30 Januari 2023 kemarin mengungkapkan kepada sejumlah media tentang hasil penelusuran anggaran. Karena ternyata Dedi Haryadi sejak itu terus bekerja untuk mencari tahu soal anggaran Masjid Al Jabbar yang jor joran.
Akhirnya BAC menemukan mengenai total anggaran pembangunan masjid terapung itu lebih dari Rp 1 triliun.
Dedi Haryadi pun menemukan adanya kejanggalan anggaran pengadaan tanah, pra pembangunan, yang mencapai Rp 450 miliar. Lalu pada saat pembangunan hingga selesar mencapai Rp 1,2 triliun.
Jadi kalau ditotal lebih dari Rp 1.650 triliun, lalu kalau diklaim Ridwan Kamil Rp 1.2 triliun untuk membangun Masjid Al Jabbar maka menurut Dedi Haryadi Gubernur telah melakukan pembohongan publik karena memberikan informasi tidak akurat.
Selain itu juga praktek KKN pada pembuatan konten Masjid Al Jabbar juga sudah ramai sebelumnya semakin benderang. Indikasinya sudah jelas kegiatan diberikan kepada pihak yang sama dan orang dekat, dilakukan secara berturut turut melalui penunjukan langsung yang seharusnya melalui lelang.
Penunjukan langsung itu pada kegiatan dengan anggaran paling besar Rp 200 juta, kalau lebih maka harus dilelang.
Bahkan Dedi Haryadi dengan pengalamannya menyebutkan ban korupsi di sektor kontruksi ini rata rata pemberia suap atau succes fee. Besarannya bisa mencapai 10 hingga 15 persen dari nilai proyek.
"Nah ini bisa terjadi disini (di Pembangunan Masjid Al Jabbar)," ujar Dedi Haryadi kepada wartawan.
Baca Juga: Wisata Kopi di KBB, Tujuan Asyik di Bandung Barat, Bisa Roasting di Perkebunan
Pengadaan Lahan
Dedi Heryadi pun menemukan adanya dugaan korupsi pada proses pengadaan lahan. Bahkan yang lebih semakin meyakinkan Dedi Heryadi selaku kordinator BAC mengenai adnaya laporan pemeriksaan dari BPK di tahun 2021 yang menyebutkan Pemprov sudah melakukan pembebasan lahan yang di pakai Masjid Al Jabbar seluas 8.000 meter persegi senilai Rp 23 miliar.
Dan lahan seluas itu belum ada sertifikatnya. Dedi pun berkaca pada pengalaman sebelumnya memang disektor pengadaan lahan ini sangatlah tinggi potensi korupsinya.
Korupsi di pembebasan lahan rata rata melalui penggelembungan nilai atau mark up dari harga tanah awal.
Ridwan Kamil Klarifikasi
Sementara itu pada bagian lain masih soal pembangunan Masjid Al Jabbar disejumlah media juga ada pemberitaan soal hasil temuan audit BPK adanya potensi kelebihan Rp 300 miliar kepada salah satu kontraktor.
Data tersebut diungkap oleh Fitra Jabar yang menyoroti adanya indikasi praktek kroupsi di proses pembangunan Masjid Al Jabbar.
Ridwan Kamil dalam akun instagram pribadinya langsung membuat klarifikasi pada Selasa 31 Januari 2023 hari ini, menurutnya tidak benar adanya informasi kelebihan bayar Rp 300 miliar.
Baca Juga: Wisata Kopi di KBB, Tujuan Asyik di Bandung Barat, Bisa Roasting di Perkebunan
Menurutnya semua proyek di Jabar termasuk Masjid Al Jabbar sudah diperiksa dengan prodent oleh BPK, setiap temuan diselesaikan dalam waktu 1 sampai 3 bulan.
Namun soal temuan Kordinator BAC Dedi Heryadi, Gubernur Jawa Barat tersebut tidak mengklarifikasinya, seperti adanya dugaan korupsi dan adanya indikasi Kang Emil melakukan kebohongan publik seperti beritanya yang telah dimuat oleh beberapa media besar di Jawa Barat.***
