Network
“Namun PMK dipastikan tidak berisiko terhadap kesehatan manusia,” kata Menteri Pertanian Syahrul, melalui siaran pers diterima DeskJabar dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, Kementerian Pertanian.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Nasrullah, mengatakan, pentingnya pengaturan serta pengawasan lalu lintas hewan ternak dan penetapan gugus tugas penanganan PMK secara nasional.
Baca Juga: Menuju Swasembada Daging , Pemerintah Dorong Peternakan Sapi Pasundan, Inilah Karakteristiknya
Kementan telah menetapkan sejumlah kebijakan melalui surat penetapan maupun surat edaran Menteri Pertanian.
“Pengawasan dan pengaturan lalu lintas hewan ternak juga dilakukan di masing masing daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Nasrullah.
Ia berharap upaya yang dilakukan ini dapat mencegah kepanikan masyarakat serta memperkecil kesempatan bagi pihak yang ingin berspekulasi.
Baca Juga: AGRIBISNIS JAWA BARAT, Beternak Puyuh, Modal Efisien Pasarnya Bagus
“Untuk pemotongan tetap dilakukan di pemotongan hewan dan dilakukan secara ketat, sudah ada surat edaran Menteri Pertanian terkait penanganan pemotongan hewan yang berada di rumah potong hewan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, menyampaikan bahwa sumber daya manusia pertanian ikut berperan penting dalam mendampingi peternak untuk melakukan pencegahan penyebaran penyakit ini.
“Balai-Balai Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan dibawah Kementan kita gerakan untuk memberikan pelatihan bagaimana mencegah dan mengendalikan penyakit PMK bagi hewan ternak, diharapkan dengan diberikannya pelatihan ini peternak mampu mengendalikan dan menangani secara tepat serta tentunya tidak panik terhadap wabah penyakit ini,” ujar Dedi. ***
