DESKJABAR – Keberadaan gerbang Pamulihan jalan tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat, berdampak berantai alih fungsi lahan pertanian yang mengancam masa depan produksi pangan di Kecamatan Tanjungsari dan Kecamatan Pamulihan. Sebab, ada beberapa lokasi pertanian kini dihabisi oleh bisnis pedagang rumah.
Sejumlah warga lokal mengeluhkan sejumlah dampak dari gerbang Pamulihan tol Cisumdawu, Sumedang. Kawasan tempat tinggal mereka karena tanah-tanah pertanian menjadi incaran sejumlah pebisnis. Kondisi tersebut dirasakan sebagai ancaman masa depan kelestarian lingkungan, produksi pangan, dan sumber daya air.
Gambaran itu muncul dari obrolan warga di Tanjungsari dan Pamulihan, Sumedang, Senin dan Selasa, 23 dan 24 Oktober 2023. Rata-rata menyebutkan, kondisi yang terjadi sebagai dampak berantai adanya gerbang Pamulihan jalan tol Cisumdawu.
Baca Juga: Ubi Cilembu Sumedang Kini Laris di Hongkong, Pasar Pertanian Palawija Berkembang
Di Tanjungsari, ada sejumlah masyarakat menolak menjual tanahnya kepada sebuah usaha bisnis perumahan. Para pemilik tanah mempertimbangkan dampak ke depan jika mereka dengan mudah melepas tanahnya. Apalagi, prakteknya pebisnis hanya menggusur tanah masyarakat.
Bahkan, ada pemilik tanah menghargai tanahnya dengan harga puluhan kali lipat dari harga pasaran. Alasannya, untuk membeli tanah lagi adalah sesuatu yang tidak mudah saat ini, selain harganya mahal, juga orang-orang mulai enggan menjual tanahnya demi keturunannya, sumber pangan, sumber air, dan kelestarian lingkungan.
“Ya rugilah kami pemilik tanah, pebisnis rumah mau untung sendiri, dengan maksa-maksa membeli dengan harga pasaran, apalagi lewat calo. Soal harga, harus ikut kami pemilik tanah, bukan menurut kepada mereka yang butuh tanah untuk bisnis,” ujar salah seorang pemilik tanah di Desa Margajaya.
Obrolan warga juga waspada mencontoh banyak kejadian di tempat lain, ada pengembang perumahan ‘bermodal dengkul’. Korbannya, adalah pemilik tanah yang belum juga dibayar atau paling banter dicicil, sedangkan calon konsumen banyak merasa tertipu rumahnya dibelinya belum juga dibangun.
Baca Juga: Di Gunung Kareumbi Sumedang, Penghobi Berburu Kini Takut Babi Hutan Siluman
Di Desa Cilembu, Pamulihan, beberapa warga menunjukan, sedang memperbaiki pipa paralon untuk pengairan ke rumah mereka. Pengairan diperoleh dari gunung, sebab untuk menggali sendiri sumur pompa, diperlukan kedalaman lebih untuk memperoleh air.
“Kalau di sini menjadi banyak pemukiman, kondisinya akan menjadi repot air. Apalagi ini merupakan daerah ketinggian, tidak mudah untuk memperoleh air. Gerbang tol Pamulihan berdampak kawasan sini menjadi incaran orang membangun perumahan, bisa merepotkan warga lokal,” kata salah seorang warga Desa Cilembu, Atep (66).
Salah seorang pebisnis ubi cilembu dari Desa Pamulihan, terpatnya dari Kampung Cicalung, Suhaya, menyebutkan, sejak ada proyek jalan tol Cisumdawu, ratusan ton produksi ubi cilembu lokal kini tidak ada lagi. Sebab, lahan-lahannya yang cocok untuk ubi cilembu digusur dibuat jalan tol.
Selain itu, munculnya beberapa bisnis perumahan di Cilembu, menurut Suhaya, juga ada lokasi yang mengganggu pengairan bagi usaha pertanian. Dampaknya, sebagian masyarakat petani menjadi menurun kemampuan tanah pertaniannya untuk produksi, padahal itu adalah sumber kehidupan mereka.
Baca Juga: Waduk Jatigede Sumedang Surut, Wisatawan Penasaran Nasib Ikan Raksasa dan Keuyeup Bodas
Sementara itu, Kementerian Pertanian dimana Plt Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menggandeng Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi). Ini merupakan upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menggenjot produksi beras guna mencapai target 35 juta ton beras tahun 2024.
Disebutkan, untuk memperlancar distribusi beras sehingga ketersediaan beras di masyarakat aman dengan harga stabil. Untuk penggiling padi, disiapkan 200 ribu ton beras dengan harga nantinya akan didiskusikan bersama untuk secepatnya didistribusikan kepada masyarakat.
Plt Mentan Arief dalam memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional Perpadi 2023 di Solo, Senin, 23 Oktober 2023. Kementerian Pertanian mempersiapkan padi 35 juta ton setara beras. Ini supaya tidak impor lagi beras. ***