DESKJABAR - Ramai mencuat ke permukaan soal anggaran pembangunan masjid Al Jabbar yang terletak di Jalan Cimincrang No.14, Cimenerang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat masih menjadi sorotan.
Seperti diketahui masjid terapung Al Jabbar ini baru saja diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhir tahun 2022 lalu. Kang Emil menyebut total anggaran pembangunan masjid megah Al Jabbar tersebut sebesar Rp1 Triliun.
Kang Emil sebelumnya mengindahkan tentang total nilai yang dihabiskan untuk mendirikan masjid kebanggan masyarakat Jawa Barat ini merogoh kocek Rp1 Triliun.
Pria yang akrab disapa RK ini mengatakan bahwa anggaran tersebut sudah disepakati dalam Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan).
Para pegiat antikorupsi mencoba menelisik dengan apa yang diucapkan Ridwan Kamil tersebut, soal anggaran yang dihabiskan yang mencapai Rp1 Triliun itu.
"Tentang pengelolaan anggaran publik, berkaitan dengan APBD, jadi itu bagaimana kami warga Jabar ikut memantau, memastikan, mendorong bagaimana APBD itu digunakan dengan baik, transparan dan akuntabel," kata Koordinator Beyond Anti Corruption (BAC) Dedi Haryadi saat dihubungi Deskjabar.com melalui sambungan telepon, Senin, 6 Februari 2023.
"Ini menjadi perdebatan di masyarakat tentang anggaran. Gubernur menyatakan mencapai Rp 1 Triliun. Kita amati ada apa sebenarnya dibalik anggaran yang besar ini," katanya menambahkan.
Temukan Alokasi Anggaran hingga Rp 1,6 Triliun
Ternyata setelah ditelisik, anggaran yang dialokasikan untuk membangun masjid Al Jabbar itu diduga bukan Rp1 Triliun, tapi lebih-lebih dari itu.
"Dia (Gubernur Ridwan Kamil) mengkalim bahwa anggaran itu mencapai Rp 1 triliun, kurang lebih begitu, di berbagai kesempatan dia bilang begitu. Namun, setelah di tracking melalui investigasi kami tidak begitu, kami melihat melalui LPSE, dana yang dialokasikan untuk pembangunan masjid kurang lebih Rp 1,6 Triliun," bebernya.
Baca Juga: Tol Getaci Kurang Menarik Bagi Bisnis Pertanian, Harga Pangan dan Tarif Tol Jadi Dilema
"Ini jelas kebohongan publik," tegasnya menambahkan.
Indikasi kebohongan publik, lanjut Dedi, terlihat dari perbedaan nilai proyek yang diungkap oleh Gubernur Ridwan Kamil.
Padahal, sambung dia lagi kembali bicara, di berbagai media Ridwan Kamil menyatakan jika total pembangunan Masjid Al Jabbar mencapai Rp1 triliun.
Namun data menunjukkan, berdasarkan hasil investigasi, data dari LPSE dan juga dari berbagai laporan, jika kegiatan yang untuk komponen kontruksi beserta kelengkapannya saja sudah mencapai hampir Rp. 1,2 triliun.
Angka tersebut diluar biaya pengadaan lahan, dimana hal tersebut masih dianalisis lebih lanjut oleh BAC.
"Jadi yang Rp1,2 Triliun kan itu dilakukan oleh pengadaan barang dan jasa dilakukan, pihak tender atau via non tender atau penunjukan langsung (yang ditunjuk langsung),"
"Dan kami melaunching terkait dengan hari kemarin, projek atau kegiatan bendungan masjid Al Jabar sendiri, ada belasan kegiatan kami merinci, yang nilainya sampai Rp1,2 triliun, disitu ada nilai kontraknya. Ada nilai proyeknya, nilai kontraknya, siapa pemenangnya dan bagaimana itu dilakukan, siapa SKPD mana dan segala macamnya komplit. Dan kami merilis data itu untuk menunjukan bahwa klaim kami benar bahwa yang Rp 1,2 triliun itu, itu saja sudah lebih besar daripada klaim gubenur," bebernya menjelaskan.
"Belum lagi nanti kami akan merilis komponen belanja terkait dengan pembebasan lahan, Saya menyatakan jika data kami valid. Ini hasil temuan kami," tegasnya.
Baca Juga: Tol Getaci Kurang Menarik Bagi Bisnis Pertanian, Harga Pangan dan Tarif Tol Jadi Dilema
Kejanggalan Tender
Kemudian hal lainnya yang menjadi perhatiannya adalah, terkait dugaan indikasi KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dalam tender pembangunan masjid Al Jabbar itu.
Dijelaskannya, berdasarkan laman LPSE pihak yang memenangkan tender adalah Sembilan Matahari, sebagai CEO and Crative Head Sembilan Matahari Adi Panuntutan.
Padahal, kata Dedi, perusahaan Sembilan Matahari sudah dinyatakan gagal ketika mengikuti tender sebelumnya. Alasannya tidak lulus evaluasi penawaran.
Ia menyoroti pengurus dari perusahaan ini diduga memiliki hubungan dekat dengan Ridwan Kamil.
CEO dari Sembilan Matahari adalah chairman Bandung Creative City Forum (BCCF). Ridwan Kamil pun dulu pernah menjabat organisasi ini, sebelum menjadi Wali Kota Bandung.
Dedi menambahkan, bahwa apa yang dia kemukakan ini adalah benar hasil temuan dan investigasinya dari berbagai sumber, hasil penelusuran lapangan, laporan warga dan juga termasuk pemantauan di LPSE.
Dan, Dedi pun sekarang ini sudah meminta aparat terkait untuk menelisik dugaan pelanggaran pada kegiatan pembangunan masjid Al Jabbar ini, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca Juga: REKOR Tol Getaci Bisa Tersalip Tol Ini yang Segera Digarap Tahun 2023 dan Tidak Butuh Lelang Ulang
Dedi meyakini jika ketidakjujuran dan kemunafikan dalam pembangunan masjid Al Jabbar ini bakal bertemu dengan hasil sesuai perbuatan yang mereka lakukan.
"Saya optimis dugaan KKN dan kebohongan publik dalam pembangunan Masjid Al Jabbar akan berujung pada pemidanaan", tegas Dedi.
Kang Kamil Jelaskan Soal Masjid Al Jabbar
Sebelumnya dalam akun twitter resmi Ridwan Kamil, berusaha untuk menjelaskan ke publik soal pembangunan Masjid Al Jabbar Bandung tersebut.
Menurutnya proyek kawasan Masjid Al Jabbar Bandung bukan hanya masjid, tapi juga danau buatan pengendali banjir, masjid raya dan musium digital Rasulullah dan Islam di Nusantara dan Jabar.
"Ngukur biaya bangunan itu gimana ukuran. Al Jabbar ini untuk kapasitas 50 ribu jamaah," ujar Ridwan Kamil dalam cuitan di akun @ridwankamil.
Memang cuitan Ridwan Kamil tersebut mengundang kritik pedas dari netizen bahkan ada yang membandingkan sebuah masjid yang megah bisa dibangun dengan Rp300 miliar. Sedangkan Masjid Al Jabbar biayanya Rp1 triliun.
Dikolom komentar akun twitter Ridwan Kamil bertebaran ketidak setujuan duit APBD 1 triliun dipakai bangun masjid yang megah.
Baca Juga: Arema FC Resmi Akhiri Kerja Sama Dengan Pelatih Javier Roca
Sementara masih soal Masjid Al Jabbar yang mendapat ancaman dari pengusaha yang mengaku belum dibayar, dalam akun instagram @Ridwankamil menjelaskan pembayaran semua pekerjaan Masjid Al Jabbar sudah tuntas. Kang Emil sebut pemerintah provinsi sudah tidak memiliki utang.
Pemprov Jabar sudah melunasi semua kewajiban pembayaran kepada kontraktor. Dan seluruh pembayaran dan pembiayaan pun sudah diaudit resmi oleh BPK sehingga tidak ada masalah lagi, sudah lunas.
Kang Emil pun pada pernyataannya dibeberapa media massa bahwa memang pembangunan masjid Al Jabbar ini melibatkan BPK dalam pengelolaan anggarannya. Bahkan dia meminta agar wartawan menanyakan langsung kepada BPK.***
Disclaimer: Artikel ini telah mengalami perubahan judul dari "Bukan Rp1 T, Terungkap Fakta Baru Alokasi Dana Masjid Al Jabbar Capai Rp1,6 T, Ridwan Kamil Terancam Dipidana?". Redaksi Deskjabar menyadari terdapat kekeliruan.