DESKJABAR –Hingga saat ini belum ada kabar hasil dari lelang ulang proyek tol Getaci atau tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.
Apakah konsorsium yang sebelumnya memenangkan lelang akan bertahan atau justru terjadi perubahan konsorium pemenang lelang?
Namun yang pasti, akibat keputusan untuk lelang ulang memaksa proyek pembangunan tol Getaci sepanjang 206,65 kilometer dipastikan molor.
Belum jelas sampai kapan penundaan pembangunan tol ini, terutama untuk pembangunan seksi 1 tahap 1 ruas Gedebage hingga Garut utara.
Bagaimana pula kelanjutan pembebasan lahan warga? Tentu warga menunggu kepastian, karena jika tidak ada kepastian, khawatir lahan mereka tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung biaya kehidupan mereka sehari-hari.
<H2>Siapakah Pemenang Lelang Ulang Tol Getaci?</H2>
Seperti diketahui, dalam rapat dengan DPR RI pada Selasa 17 Januari 2023, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menginformasikan berita mengejutkan bahwa proyek tol Getaci dilelang ulang.
"Getaci kita akan lelang ulang, karena kemarin kan tidak financial close," katanya.
Hedy menyatakan, proses lelang ulang digelar karena secara kontrak default lantaran adanya keterlambatan financial close.
Terlebih, ia juga belum bisa memastikan kapan penyelesaian lelang bakal terselesaikan. Alhasil, ia tak menampik jika pengerjaan Jalan Tol Getaci bakal mengalami kemunduran, meski proses pembebasan lahan yang sudah dilakukan JGC tetap lanjut.
Hingga saat ini belum ada kabar siapa pemenang lelang ulang yang dilakukan di Badan Pengelola Jalan Tol atau BPJT Kementerian PUPR.
Seperti diketahui, pada lelang sebelumnya dimenangkan oleh konsorsium yang beranggotakan PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk., PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. & PT Jasa Sarana-PT Daya Mulia Turangga-Gama Group.
Mereka kemudian mendirikan PT Jasamarga Gedebage Cilacap atau PT JGC sebagai pengelola.
Namun dengan pernyataan Hedy Rahadian bahwa proses lelang tersebut dinyatakan default karena terkait financial close, apakah berarti otomatis konsorsium tersebut bubar?
Hedy menambahkan, konstruksi Jalan Tol Getaci, lanjutnya, akan dilaksanakan setelah ada investor yang memenangkan lelang ulang tersebut.
<H2>Warga Butuh Kepastian Nasib Lahan Tol Getaci</H2>
Dengan adanya keputusan lelang ulang untuk proyek tol Getaci, dipastikan awal pembangunan konstruksi calon tol terpanjang di Indonesia itu akan molor.
Lalu bagaimana nasib pembebasan lahan warga?
Hedy Rahadian memastikan bahwa meski akan dilakukan lelang ulang proyek tol Getaci, namun pengadaan lahan tetap berjalan.
Seperti diketahui, hingga Januari ini proses pertemuan tim Appraisal dengan warga yang terdampak tol Getaci sudah sampai di wilayah Garut.
Meski demikian, dalam pernyataannya tanggal 15 Januaru 2023, pihak JGC mengatakan bahwa pembayaran ganti rugi kepada warga baru hanya 2 desa yakni di wilayah Kabupaten Bandung.
Dua desa yang sudah mendapatkan ganti rugi adalah warga di Desa Cigentur dan Karangtunggal, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Penyerahan uang ganti rugi lahan dilakukan pada Senin, 26 Desember 2022.
Tentu warga yang tedampak butuh kepastian kapan uang ganti rugi dibayarkan?
Sebab, hal ini menyangkut juga nasib lahan produktif mereka. Dalam masa tunggu yang tidak pasti tersebut, dikhawatirkan lahan mereka menjadi tidak produktif untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari, karena statusnya yang belum jelas tetapi sudah dipatok.
Baca Juga: RUMIT Mana, Junction Gedebage Tol Getaci Atau Simpang Susun Cileunyi, Awas Kesasar
Apalagi dalam perkembangannya ada sejumlah dinamika yang terjadi. Seperti dikutip dari YouTube Chief Ammoney yang tayang 16 Januari 2023, selain belum ada kepastian siapa pemenang lelang ulang, juga terjadi dinamika yang mengejutkan di lapangan.
Salah satunya ada penggantian Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP yang diturunkan dalam proses pembebasan lahan warga tol Getaci di wilayah Kabupaten Bandung.
Menurutnya, ada satu kantor KJPP asal Jakarta yang dilibatkan dalam pembebasan lahan di Kabupaten Bandung akhirnya diganti oleh KJPP baru. Penggantian dilakukan karena adanya konflik dengan warga.
“Diharapkan dengan KJPP yang baru yang berasal dari wilayah Bandung akan lebih mengetahui kondisi di lapangan. Diharapkan warga yang terdampak akan memperoleh ganti rugi yang memuaskan atau bahkan bukan ganti rugi, melainkan ganti untung,” tutur narasi di YouTube tersebut. ***