DESKJABAR - Resah terkait Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022, status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tanggal 31 Mei 2022, Paguyuban tenaga honorer Kabupaten Ciamis melakukan aksi damai Selasa, 14 Juni 2022.
Aksi turun ke jalan yang diikuti ratusan tenaga honorer itu dilakukan karena mereka merasa resah dan terusik karena dalam surat edaran Menteri PAN-RB itu tenaga honorer akan dihapuskan mulai 28 Nopember 2023.
Pantauan Deskjabar.com dilapangan rombongan aksi damai berangkat dari halaman kantor Kelurahan Ciamis menuju kantor DPRD.
Baca Juga: Alhamdulillah, Tarif Tiket ke Candi Borobudur Tidak Jadi Naik, Ini Penjelasan Terbaru Pemerintah
Namun sayangnya, karena ada kesalahan teknis tak satupun wakil rakyat yang menemui.
Setelah orasi beberapa saat selanjutnya rombongan disertai pengawalan sejumlah aparat dari Polres Ciamis, Satpol PP dan Dishub berjalan secara tertib menuju pendopo Kabupaten Ciamis dan menyampaikan pendapatnya di Aula Sekretariat Daerah.
Dihadapan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, Wakil Bupati Yana D. Putra serta Sekertaris Daerah H.Tatang dan pejabat dinas terkait mereka menyampaikan kegelisahannya dan meminta kejelasan dari bupati Ciamis sebagai pimpinan daerah.
Ani salah seorang perwakilan honorer Ciamis mengungkapkan dengan terbitnya Surat Edaran Kemenpan RB tersebut membuat para honorer Ciamis terusik sehingga butuh kejelasan dari Pemerintah Daerah.
“Kami merasa terusik dengan adanya surat edaran tersebut yang menyatakan honorer akan di hapuskan,” ujar Ani.
Ia mengatakan keputusan tersebut jelas merugikan honorer terutama bagi para honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun termasuk dirinya yang sudah mengabdi sekitar 25 tahun.
“Kami hanya meminta pak Bupati memperjuangkan ke pusat untuk kejelasan nasib kami, terlebih bagi honorer tenaga teknis atau administrasi, ” ungkap Ani.
Tak hanya itu, Ani juga berharap ada Perbup yang mengatur upah honorer disamakan dengan UMK dan kesejahteraan tenaga honorer ditingkatkan.
Menanggapi hal itu, Bupati Ciamis mengatakan bahwa mereka para tenaga honorer adalah bagian dari pemerintah daerah yang tidak dapat dipisahkan.
Pemda secara riil di lapangan sangat butuh sekali terhadap keberadaan tenaga honorer, kalau diberhentikan maka pemerintahan akan pincang, ” jelas Bupati Herdiat
Baca Juga: Wisata Kebun Raya Bogor, Obyek Wisata Edukasi dan Mitos Jembatan Gantung
Terkait Surat Edaran Menpan RB, Bupati mengatakan pemerintah daerah akan senantiasa berpihak kepada honorer, apalagi melihat kondisi saat ini di Kabupaten Ciamis kekurangan ASN.
“Kondisi saat ini, rekruitmen ASN sangat kurang sekali terhitung sejak 2010 dan baru ada 2019, idealnya ASN di Ciamis sebanyak 14 ribu sedangkan jumlah yang ada sekarang hanya 8 ribu,” tuturnya.
Terkait usulan perbup tentang upah dan kesejahteraan, bupati mengatakan akan membahasnya dengan pihak terkait.
Intinya pemerintah kabupaten Ciamis akan terus berusaha dengan melihat kemampuan keuangan daerah.
"Semoga APBD stabil kembali dan tahun depan pulih," ujar Bupati Herdiat.
Sebagai wujud keberpihakanya, Bupati Herdiat bersama jajaran mengaku siap bersama para honorer untuk menemui Pemerintah Pusat dan menanyakan kejelasan tentang masalah ini.
“Kalau honorer di tiadakan gak apa-apa, asalkan mereka para honorer langsung diangkat jadi ASN, ” tegasnya.
Bupati menuturkan pemerintah daerah akan senantiasa berjuang untuk kesejahteraan masyarakatnya.
“Kami selalu berihtiar dan berjuang terus, insyallah pemda akan selalu terdepan dalam mendukung bapak ibu sekalian, ” pungkasnya.
Usia menyampaikan aspirasinya, rombongan aksi damai bubar dengan tertib.***