DESKJABAR- Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menyerahkan barang sitaan berupa uang atas kasus pembobolan bank BUMD BJB Syariah dengan terdakwa Andy Winarto. Dari 11 bidang tanah hasil sitaan, empat di antaranya berhasil dilelang dengan nilai Rp 2,5 miliar.
Penyerahan dilakukan dari Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Elan Suherlan kepada Kepala Kejari Bandung M. Iwa S Pribawa dan selanjutnya diserahkan ke BJB Syariah.
Andy Winarto sendiri merupakan terpidana atas kasus korupsi BJB Syariah yang merugikan negara hingga Rp 500 miliar lebih. Andy Winarto kini menjalani pidana di Lapas Sukamiskin.
"Ini adalah bagian dari proses eksekusi tindak pidana korupsi. Jadi ini kan barang rampasan namanya dan sudah disita, kemudian dirampas dan putusannnya inkrah, yang dalam putusannya adalah dirampas untuk negara, dalam hal ini BJB Syariah," ucap Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung Elan Suherlan di kantor Kejari Bandung, Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jumat 28 Mei 2021.
Elan menuturkan eksekusi dilakukan dengan cara pelelangan. Proses pelelangan sendiri dilakukan oleh Kejari Bandung dengan pengawasan dari Kejagung lantaran posisi aset barang sitaan berada di luar Kota Bandung.
Sebelas bidang tanah tersebut keseluruhannya berada di Kabupaten Garut. Kejari melakukan eksekusi dengan melelang barang sitaan tersebut dengan hasil Rp 2,5 miliar dari empat bidang tanah yang berhasil dilelang.
Menurut Elan, eksekusi ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung yang mengadili kasus tersebut.
Seperti diketahui kasus ini bermula saat Bank BJB Syariah kala itu mencairkan kredit fiktif untuk dua perusahaan, yakni PT Hastuka Sarana Karya dan CV Manunggal Abadi sebesar Rp 548 miliar. Dana yang dikucurkan kepada dua perusahaan itu diketahui untuk biaya pembangunan di Garut, Jawa Barat, yang kala itu Andy bertindak sebagai debitur PT Hastuka Sarana Karya.
Andy dalam perkara kredit fiktif. Bank BJB Syariah mencairkan kredit fiktif untuk dua perusahaan PT Hastuka Sarana Karya (HSK) dan CV Dwi Manunggal Abadi. Dana sebesar Rp 548 miliar itu dicairkan Bank BJB Syariah kepada dua perusahaan itu untuk pembiayaan pembangunan Garut Super Block di Garut, Jawa Barat, periode 2014-2015. Debitur dalam kasus ini adalah PT Hastuka Sarana Karya (HSK). Alamatnya tercatat pengembang HSK berada di kawasan Regol, Kota Bandung.
Kasus ini sudah disidangkan di PN Bandung. Andy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. PN Bandung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan.
Baca Juga: Inilah Daftar Atlet dengan Bayaran Tertinggi di Era Pandemi Covid-19
Selain itu, Andi dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 548.259.832.594. Jika Andy tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Andy tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 7 tahun.
Namun, di tingkat banding, keadaan berubah. Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menganulir putusan itu. Pada 16 Oktober 2019, majelis banding yang diketuai Berlin Damanik melepaskan Andy. Alasannya, perbuatan Andy adalah perbuatan perdata, bukan pidana.
Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Permohonan kasasi dikabulkan.
Andy sempat di penjara namun kemudian dibebaskan dan menjadi buron. Namun pelarian Andy terungkap dan berhasil ditangkap oleh tim gabungan Kejaksaan Agung, Kejati Jabar dan Kejari Bandung beberapa waktu lalu.***