Tambahan Anggaran Pupuk Bersubsidi Sampai Rp 14 Triliun, Disarankan untuk Beli Gabah Padi

- 24 Januari 2024, 17:16 WIB
Suasana focus group discussion “Keberlanjutan Usaha Pertanian : Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro”, digelar Nagara Institute di Bandung, Selasa, 24 Januari 2024,
Suasana focus group discussion “Keberlanjutan Usaha Pertanian : Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro”, digelar Nagara Institute di Bandung, Selasa, 24 Januari 2024, /Kodar Solihat/DeskJabar

DESKJABAR – Adanya tambahan anggaran pupuk bersubsidi sampai Rp 14 triliun dari pemerintah, dinilai belum menyelesaikan masalah usaha pertanian di Indonesia. Sebab, masih ada masalah mendasar yaitu soal akurasi distribusi pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran.

Tambahan anggaran pupuk bersubsidi senilai Rp 14 triliun dari pemerintah, menjadi bahan perbincangan pula kalangan terkait pertanian di Jawa Barat. Selain akurasi penyaluran untuk hulu usaha pertanian, juga pertimbangan apakah lebih cocok dialihkan pada sektor hilir produksi pertanian.

Pihak Niagara Institute melanjutkan menyoroti masalah distribusi pupuk bersubsidi bagi usaha pertanian, kali ini menjadi perhatian adalah di Jawa Barat. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, pada Selasa, 24 Januari 2024, meminta banyak masukan terkait pupuk bersubsidi, baik kebutuhan, distribusi, kendala, dll.

 Baca Juga: Petani Sumedang Pakai Pupuk Kimia untuk Pertanian Musim Kemarau, Kualitas Ubi Cilembu Jadi Turun

Pada focus group discussion “Keberlanjutan Usaha Pertanian : Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro”, digelar Nagara Institute di Bandung, Selasa, 24 Januari 2024, sangat banyak dihadiri kalangan terkait pertanian di Jawa Barat, baik Pemprov Jawa Barat, Kementerian Pertanian, organisasi petani, akademisi ilmu tanah, Kadin Jawa Barat, Perum Bulog, dll.

Yang menjadi pertanyaan pada peserta diskusi, apakah tambahan anggaran pupuk bersubsidi dari pemerintah sampai Rp 14 triliun itu akan aman sampai kepada petani yang berhak atau tidak. Ataukan malah munculkan tingkat kebocoran anggaran subsidi pupuk lebih besar.

Masalah distribusi pupuk menjadi bahan perhatian serius untuk menghasilkan poduksi pangan secara kuat, karena Indonesia merupakan negara agraris yang penduduknya banyak. Tetapi, pemenuhan input pertanian masih menjadi tantangan paling mendasar.

Dikaitkan luas lahan

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Nu’man Abdulhakim mempertanyakan, apakah tambahan subsidi pupuk sampai Rp 14 triliun dari pemerintah itu sesuai kebutuhan atau tidak. Misalnya, di Jawa Barat, dimana lahan-lahan pertanian mengalami alihfungsi secara mengenaskan.

Yang menjadi perhatian, nilai jual hasil panen gabah oleh petani. Kini harga jual gabah padi menjadi lebih murah dibandingkan harga rokok per bungkus.

“Anggaran pupuk bersubsidi disarankan diberikan untuk pembelian gabah, dengan mempertimbangkan harga beras yang sampai ke masyarakat tetap terjangkau,” ujarnya.

Baca Juga: Petani Teh Jawa Barat Tegar Berusaha, Walau Belum Dapat Pupuk Bersubsidi di Tahun 2024

Peran agen pupuk

Pengurus Perhepi (Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia), Ronnie S Natawidjaja, menyebutkan, peran para agen pupuk atau sarana produksi pertanian sebenarnya bisa dimintai masukan atau membantu mendata kebutuhan pupuk bersubsidi pada suatu wilayah.

Sebab, katanya, para agen pupuk atau sarana produksi pertanian, rata-rata hafal dengan para petani yang menjadi langganananya. Ini membuat dilakukannya waktu tanam dan jumlah kebutuhan pupuk oleh para petani.

Dengan dilibatkannya sejumlah agen pupuk atau sarana produksi pertanian, menurut Ronnie S Natawidaja, diharapkan akan membantu meningkatkan akurasi kebutuhan pupuk bersubsidi oleh petani.

“Agen pupuk atau penjual pupuk lebih pintar dari penyuluh pertanian. Sebab agen pupuk sudah punya langganan para pebeli pupuk dan waktu tanam, dan data mereka bisa meringankan pekerjaan para penyuluh,” ujarnya.

 Baca Juga: Petani Perkebunan di Jawa Barat Berharap Perhatian Alokasi Pupuk Bersubsidi

Ronnie S Natawidjaja juga mengingatkan, bahwa sebenarnya negara Indonesia tanahnya sangat subur. Sehingga, penggunaan pupuk bersubsidi harus disesuaikan komposisinya sesuai kondisi tanah, bahkan pada kawasan-kawasan tertentu tidak memerlukan pupuk kimia, yang termasuk bersubsidi.

Ketua KTNA (Kontak Tani dan Nelayan Andalan) Jawa Barat, Otong Wiranta, menyebutkan, selama ini distribusi pupuk bersubsidi masih sering kacau. Penyebabnya, ada sistem yang selalu berubah-ubah diberlakukan oleh pemerintah, sehingga membingungkan petani.

“Yang sering terjadi adalah double data, sehingga alokasi banyak yang menjadi tidak jelas. Sebab, pekerjaan pendataan di lapangan menjadi ikut berubah-ubah pula seiring adanya sistem baru yang sering berubah,” ucapnya. ***

Editor: Kodar Solihat

Sumber: liputan


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah