Network
DESKJABAR – Adanya tambahan anggaran pupuk bersubsidi sampai Rp 14 triliun dari pemerintah, dinilai belum menyelesaikan masalah usaha pertanian di Indonesia. Sebab, masih ada masalah mendasar yaitu soal akurasi distribusi pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
Tambahan anggaran pupuk bersubsidi senilai Rp 14 triliun dari pemerintah, menjadi bahan perbincangan pula kalangan terkait pertanian di Jawa Barat. Selain akurasi penyaluran untuk hulu usaha pertanian, juga pertimbangan apakah lebih cocok dialihkan pada sektor hilir produksi pertanian.
Pihak Niagara Institute melanjutkan menyoroti masalah distribusi pupuk bersubsidi bagi usaha pertanian, kali ini menjadi perhatian adalah di Jawa Barat. Direktur Eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal, pada Selasa, 24 Januari 2024, meminta banyak masukan terkait pupuk bersubsidi, baik kebutuhan, distribusi, kendala, dll.
Baca Juga: Petani Sumedang Pakai Pupuk Kimia untuk Pertanian Musim Kemarau, Kualitas Ubi Cilembu Jadi Turun
Pada focus group discussion “Keberlanjutan Usaha Pertanian : Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro”, digelar Nagara Institute di Bandung, Selasa, 24 Januari 2024, sangat banyak dihadiri kalangan terkait pertanian di Jawa Barat, baik Pemprov Jawa Barat, Kementerian Pertanian, organisasi petani, akademisi ilmu tanah, Kadin Jawa Barat, Perum Bulog, dll.
Yang menjadi pertanyaan pada peserta diskusi, apakah tambahan anggaran pupuk bersubsidi dari pemerintah sampai Rp 14 triliun itu akan aman sampai kepada petani yang berhak atau tidak. Ataukan malah munculkan tingkat kebocoran anggaran subsidi pupuk lebih besar.
Masalah distribusi pupuk menjadi bahan perhatian serius untuk menghasilkan poduksi pangan secara kuat, karena Indonesia merupakan negara agraris yang penduduknya banyak. Tetapi, pemenuhan input pertanian masih menjadi tantangan paling mendasar.
Dikaitkan luas lahan
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat, Nu’man Abdulhakim mempertanyakan, apakah tambahan subsidi pupuk sampai Rp 14 triliun dari pemerintah itu sesuai kebutuhan atau tidak. Misalnya, di Jawa Barat, dimana lahan-lahan pertanian mengalami alihfungsi secara mengenaskan.
Yang menjadi perhatian, nilai jual hasil panen gabah oleh petani. Kini harga jual gabah padi menjadi lebih murah dibandingkan harga rokok per bungkus.
