Network
DESKJABAR - Mantan Panglima Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo tidak menghadiri pemberian penghargaan tanda jasa dan kehormatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu 11 November 2020 kemarin.
Padahal nama Gatot tercatat sebagai salah satu penerimanya.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menduga, hal itu merupakan sikap politik Gatot yang tetap menjaga jarak dengan pemerintah. Hanya saja, Arsul enggan menjawab hal itu dikaitkan dengan Pilpres 2024.
Baca Juga: Setelah Anies Baswedan, Giliran Wagub DKI Berencana Kunjungi Habib Rizieq
Baca Juga: Belanda vs Spanyol, Tidak Ada Pemenang di Johan Cruyff Arena, Amsterdam.
"Bisa jadi ya dari sisi positioning politiknya, Pak Gatot ingin tetap mengambil jarak dengan katakanlah pemerintahan," kata Arsul, Kamis 12 November 2020.
Diketahui, penghargaan tersebut diberikan pemerintah sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian putra-putri terbaik bangsa.
Baca Juga: Anggota TNI Teriak, Kami Bersama Habib Rizieq Shihab, Dijatuhi Sanksi: Inilah Komentar Fadli Zon
Baca Juga: Pilkada Kabupaten Bandung, Kepala Desa Tenjolaya Siap Terima Sanksi
Dikutip DeskJabar dari RRI, Penghargaan tersebut merupakan hak warga negara yang oleh pemerintah dinilai layak untuk mendapatkan bintang Mahaputra.
Oleh karenanya, terang Arsul, hal itu bukan menjadi persoalan ketika Gatot ingin menjaga jarak, dan tidak perlu dianggap sebagai tamparan bagi Istana.
Baca Juga: Menuju GP Valencia, Satu Langkah Lagi Joan Mir Rebut Gelar Juara Dunia MotoGP 2020
Baca Juga: Hati-hati, Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Bandung Didenda Rp 50.000
"Ya itu hal yang biasa saja, kenapa mesti diributkan? Termasuk pertemuannya Anies dan Habib Rizieq," tukasnya. ***
