Network
DESKJABAR – Pemerintah kebut untuk merealisasikan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Langkah perwujudan rencana itu sudah dimulai di tingkat DPR.
RUU IKN atau Ibu Kota Negara sudah disepakati, salah satunya memberi nama ibu kota negara yang baru itu dengan nama Nusantara.
Semoga saja rencana ini berjalan mulus. Jangan sampai Ibu Kota Negara Nusantara jadi kota hantu seperti Naypyitaw di Myanmar.
Resiko itu cukup terbuka mengingat pemindahan sudah dimulai bertahap mulai tahun ini. Sementara biaya total pembangunan dan pemindahan ibu kota negara ini akan menghabiskan anggaran Rp 490 triliun.
Baca Juga: UPDATE KASUS SUBANG, Titik Koordinat HP Amel Belum Dibuka Tim Penyidik, Ada Apa?
Jumlah anggaran yang sangat banyak di tengah ekonomi dunia termasuk Indonesia, yang belum mencapai kondisi normal akibat pandemi Covid-19.
Kekhawatiran soal besarnya anggaran tersebut menjadi kekhawatiran banyak kalangan dengan menyebut pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk saat ini dinilai tidak ungent.
Makanya kemudian PKS dengan kekhawatiran itu menjadi satu-satunya Fraksi di Pansus RUU IKN, yang menolaknya.
Apalagi anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, mengingatkan bahwa angka yang diperkirakan dalam rangka membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang baru berpotensi untuk melonjak berkali-kali lipat dari prediksi awal.
