Network
DESKJABAR- Hati-hati! jangan sampai nekat memalsukan hasil tes polymerase chain reaction (PCR) Covid-19, ancaman kurungan menanti anda.
Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pemalsu tes PCR Covid-19 bisa dikenakan hukuman kurungan penjara 4 tahun.
Berdasarkan pasal 267 ayat 1 dan pasal 267 ayat 1 KUHP, menyatakan setiap orang melakukan pemalsuan dokumen tertentu akan dikenakan kurungan 4 tahun.
Baca Juga: Sanksi Berat, bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Turnamen Thailand Open
Baca Juga: Google Search Akan Non-Aktif di Australia, PM Australia Scott: Kami Tidak Tanggapi Ancaman
Baca Juga: Menkes Budi Gunadi Membuka Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Inilah Persyaratan yang Dipenuhi
"Dengan ancaman pidana kurungan selama 4 tahun. Baik yang membuat atapun yang menggunakannya," ujar Wiku Adisasmito, Jumat 22 Januari 2021.
Pernyataan Wiku Adisasmito tersebut bukan tidak beralasan karena beberapa waktu lalu terjadi kasus pemalsuan surat tes PCR.
Pemalsuan tersebut berhasil dibongkar kepolisian dan ternyata pelakunya oknum pegawai di Bandara Soekarno-Hatta. Oleh oknum tersebut surat tes PCR itu dijual dengan harga jutaan rupiah.
Baca Juga: Wakil Presiden Kamala Harris Mengungsi ke Rumah Tamu Presiden. Ini Alasannya
Untuk tidak terulang kasus tersebut, Wiku mengatakan petugas verifikator akan memperketat pemeriksaan hasil tes Covid-19 bagi para calon pendatang yang akan masuk ke Indonesia atau pun pelaku perjalanan domestik.
Hal ini guna mengantisipasi pemalsuan. Mereka diwajibkan mengantongi hasil tes Covid-19 yang menyatakan status negatif atau tidak terpapar.
"Petugas verifikator surat tes PCR, tes antigen atapun tes antibodi di bandar udara, terminal ataupun pelabuhan, ini akan terus mengetatkan protokol di pintu masuk kedatangan dengan tujuan mencegah imported case," katanya.
Baca Juga: Amerika Serikat akan Membagi-bagikan Vaksin Covid-19 ke Negara-negara Miskin
Wiku menghimbau masyarakat untuk menggunakan hasil tes PCR resmi terkait Covid-19 yang dikeluarkan oleh lembaga kesehatan. Wiku menyampaikan aturan ini juga berlaku untuk masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik.
"Hal ini juga bertujuan untuk menekan penularan yang berpotensi disebarkan dari para pelaku perjalanan yang masuk ataupun keluar antar daerah di Indonesia," kata Wiku sebagaimana dikutif DeskJabar dari PMJ News.***
