Google Search Akan Non-Aktif di Australia, PM Australia Scott: Kami Tidak Tanggapi Ancaman

- 22 Januari 2021, 10:37 WIB
Google Search Akan Non-Aktif di Australia tanggapan atas rencana Undang Undang
Google Search Akan Non-Aktif di Australia tanggapan atas rencana Undang Undang /wikimedia.org/

DESKJABAR - Atas rencana Australia untuk meminta google dan Facebook membayar atas konten berita lokal yang mereka bagikan, Google mengatakan pada Jumat 22/02/2021 akan menonaktifkan fungsi pencarian di Australia jika pemerintah melanjutkan rencana tersebut.

Pemerintah Australia mengatakan Google dan Facebook menimbulkan ancaman pada demokrasi yang berjalan dengan baik, setelah mendapatkan hasil dari sebuah penyelidikan yang menemukan kedua perusahaan teknologi itu memegang banyak kekuatan pada pasar di industri media.

Pemerintah Australia sedang dalam proses pengesahan bagi undang-undang baru mereka yang akan membuat google serta facebook merundingkan pembayaran dengan penerbit dan penyiar lokal untuk konten yang mereka sebarkan. Jika tidak dapat mencapai kesepakatan, arbitrator yang ditunjuk pemerintah akan memutuskan harganya.

Pelaksana Google untuk Australia dan Selandia baru Mel Silva memberikan komentarnya atas model arbitase yang disahkan pemerintah Australia

“Model arbitrase kode dengan kriteria bias menghadirkan risiko keuangan dan operasional yang tidak dapat dikelola oleh Google,” kata Mel Silva, direktur pelaksana untuk Australia dan Selandia Baru.

“Jika rencana ini menjadi undang-undang, itu tidak akan memberi kami pilihan nyata selain berhenti menyediakan Google Penelusuran di Australia.”

Komentar Google mendapat teguran tajam dari Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang mengatakan negara itu membuat aturannya untuk "hal-hal yang dapat Anda lakukan di Australia."

“Orang-orang yang ingin bekerja dengan itu di Australia, Anda sangat disambut. Tapi kami tidak menanggapi ancaman, ”kata Morrison kepada wartawan. Seperti dikutip DeskJabar dari Reuters.

Pemerintah Amerika Serikat minggu ini memebri saran pada pemerintah Australia untuk menggunakan kode sukarela sebagai gantinya dan meminta Australia untuk membatalkan undang-undang yang diusulkan.

Halaman:

Editor: Sanny Abraham

Sumber: REUTERS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x