Network
DESKJABAR- Anggota DPR RI Fadli Zon berani menentang ide Puan Maharani mengenai jabatan Presiden 3 Periode. Ide tersebut datang dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan Ketua DPR RI.
Fadli Zon yang merupakan anggota DPR RI rupanya tidak sepaham dengan ketua nya yang sama sama berada di senayan. Hanya saja beda partai, Fadli Zon dari Partai Gerindra sedangkan Puan Maharani dari Partai PDIP.
Fadli Zon pun dengan lantai berani melabrak ide ketuanya Puan Maharani. Dalam cuitannya dengan jelas menyatakan ketidak setujuannya.
Baca Juga: Tiba Tiba Presiden Berbagi Kebahagiaan Menjelang Hari Ibu : Dua Perempuan Menyabet Penghargaan Dunia
Meski hanya satu kalimat, namun pernyataan Fadli Zon dalam cuitan twitternya cukup menohok. Begini cuitan dari Fadli Zon, "Sekalian saja jabatan Presiden bisa seumur hidup seperti zaman orde lama."
Tentu saja ini merupakan sindiran tajam dari seorang politisi Partai Gerindra kepada politisi Partai PDIP yang juga ketua DPR RI.
Sekalian saja masa jabatan Presiden bisa seumur hidup spt zaman Orde Lama. https://t.co/05MQoUWPrQ— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) December 19, 2020
Baca Juga: Ada Apa Fahri Hamzah Ingatkan Pak Jokowi : Tiba Tiba Ngomong Hati Hati Orang di Sekeliling Presiden
Seperti diketahui, usulan Ketua DPR RI Puan Maharani untuk mengkaji wacana Jabatan Presiden 3 Periode mendapat penolakan dari berbagai pihak. Presiden Jokowi sendiri sudah menolaknya tentang Jabatan Presiden 3 Periode tersebut.
Bahkan menurutnya sama saja dengan menjeremuskannya. "Ini juga sama saja dengan menampar muka saya," kata Jokowi beberapa waktu lalu.
Mengenai jabatan presiden 3 periode mendapat tanggapan dari Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. Menurutnya, DPR tidak perlu ikut campur karena jabatan presiden domain MPR.
Dalam akun twitter nya Hidayat Nur Wahid pun mengungkapkan ketidak setujuan masa jabatan presiden 3 periode tersebut.
Baca Juga: Update Covid-19 Kota Bandung : Beda Dengan Daerah Lain, Datang Ke Bandung Tak Harus Tes Antigen
Bahkan menurut Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini, DPR RI fokus saja untuk menghadirkan Undang Undang yang benar dan berkualitas untuk rakyat Indonesia.
Menurutnya Soal masa jabatan presiden 3 periode, Jokowi pun sudah menolaknya. Jadi sudahlah jangan malah mengurusi dan mengutak atik jabat presiden karena itu merupakan domain MPR.
Ketua DPR/Puan M;agar wacana masa jabatan Presiden 3 periode dikaji di komisi II DPR.Tapi baiknya DPR focus hadirkan UU yg benar2 berkwalitas dan dihajatkan Negara/Rakyat. Soal masajabatan Presiden 3 periode, sudah ditolak keras olh @jokowi. Dan masa jabatan Presiden domain MPR. pic.twitter.com/qSTy9uO7EJ— Hidayat Nur Wahid (@hnurwahid) December 19, 2020
Tanggapan serupa juga datang dari Rizal Ramli. Dalam akun twitternya Rizal Ramli menolak tegas tentang usulan tersebut.
Baca Juga: Ramai Ramai Oded dan Yana Diberi Rapot Merah oleh LSM dan Ormas, Kaya Anak SD Saja!
Hal ini diungkapkan lewat akun Twitter pribadinya @RamliRizal.
Ia menyebut jika usulan tersebut adalah dagelan.
Selaku Pakar Ekonomi, Rizal menyoroti kinerja Presiden Jokowi dalam dua periode ini bidang perekonomian yang merosot.
“ketimpangan sosial ekonomis luar biasa, penggangguran tinggi, kohesi nasional merosot. Lha kok nekad mau lagi ? Ngelindur ya ? Kasian rakyat,” cuitnya lagi.
Baca Juga: Ada Kejahatan Demokrasi di Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2020, Sehingga Kami Menggugat ke MK
Berdasarkan pengamatannya dalam dua periode pemerintahan Jokowi ini, Rizal menilai sudah sangat buruk sehingga tidak mungkin melanjutkan dalam periode ketiga.
Ini usulan dagelan. Wong kinerja 2 periode aja payah, ketimpangan sosial ekonomis luar biasa, penggangguran tinggi, kohesi nasional merosot. Lha kok nekad mau lagi ? Ngelindur ya ? Kasian rakyat
Forward: Puan Minta Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Dikaji https://t.co/sxvJavsJoC— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) December 19, 2020
Oleh karena itu, Rizal menegaskan bahwa usulan pengkajian jabatan Presiden 3 Periode seperti yang disuarakan Puan Maharani adalah usulan dagelan.
Rizal menyimpulkan, usulan wacana ini justru akan merugikan rakyat, sehingga Ia menghimbau agar tidak nekad merealisasikan wacana perpanjangan Jabatan ini.***
