Network
DESKJABAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menelusuri kelaikan vendor yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sosial/bansos sembako, terkait adanya informasi nilai sembako yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan nilai seharusnya.
"Tetapi 'kan kami lihat juga siapa, sih, yang menjadi vendor-vendor yang menyalurkan sembako. Apakah mereka laik memang dia punya usaha pengadaan sembako? Atau tiba-tiba perusahannya baru didirikan kemudian langsung dapat pengerjaan itu, lalu dia men-sub-kan ke pihak lain, dia hanya ingin mendapatkan fee, itu 'kan harus didalami," tutur Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.
Dikutip dari kantor berita Antara, Alexander Marwata mengemukakan, KPK mendapat informasi adanya pemotongan bansos sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, dari seharusnya senilai Rp300 ribu menjadi Rp200 ribu per keluarga.
Baca Juga: Jawa Barat Kejar Target Panen Padi Empat Kali Dalam Setahun
"Kalau informasi di luar, sih, dari Rp300 ribu paling sampai ke tangan masyarakat Rp200 ribu, katanya 'kan gitu," kata Alexander Marwata
Terkait dengan hal tersebut, KPK akan menelusuri lebih lanjut kelaikan dari perusahaan-perusahaan yang ditunjuk untuk menyalurkan bansos sembako tersebut.
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami informasi tersebut untuk mengetahui berapa nilai bansos sembako yang seharusnya diterima masyarakat.
"Kami ingin lihat sebetulnya berapa, sih, dari anggaran itu yang sampai kepada masyarakat," ujar Alex.
Baca Juga: Sinopsis Mr.Queen, Drama Korea Baru Raih Rating Tertinggi pada Tayangan Perdana Kalahkan Start Up
