Network
DESKJABAR – Serapan produk-produk agro asal Jawa Barat, terutama beras, untuk program bantuan sosial (Bansos) tak terpengaruh dengan kasus Menteri Sosial, Juliari Batubara yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua I Asosiasi Pedagang Komoditas Agro (APKA) Jawa Barat, Muchlis Anwar, kepada DeskJabar, di Bandung, Minggu, 6 Desember 2020 menyebutkan, karena programnya sudah berjalan, dan tinggal disampaikan/dibagikan ke masyarakat penerima bantuan.
Produk-produk agro dimaksud, terutama untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun Keluarga Harapan dan bansos dampak Covid-19.
“Setahu kami, paket-paket bansos ini akan segara disalurkan untuk bulan Desember 2020. Pihak ketiga sebagai pemenang tender tinggal menjalankan sehinnga serapan akan komoditi tersebut tetap seperti biasa,” ujar Muchlis Anwar.
Disebutkan, bantuan bentuk paket bansos tersebut di dalamnya ada komoditi beras.
“Namun sebagai pelaku usaha komoditas agro, kami merasa prihatin dan menyedihkan akan kejadian diciduknya pejabat-pejabat bersangkutan. Mengapa dana bantuan sosial dari sumber anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih dikorupsi juga, padahal untuk rakyat banyak yang terkena dampak pandemi Covid-19,” ujar Muchlis.
Baca Juga: Menteri Sosial Juliari Tersandung Kasus Bansos, Refly Harun: Ini Mungkin Bukan yang Terakhir
Pemkab Bogor
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, meminta Bansos tahun 2021 kepada pemerintah provinsi dan pusat untuk masyarakatnya yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, tak lagi menganggarkan bansos serupa di tahun depan.
